REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan kenginannya sejalan dengan seruan kubu Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Kubu pemenang pemilihan presiden berharap agar partai-partai eks pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu tetap menjadi oposisi.
"Searah dengan seruan saya bahwa saya ingin kelompok ini tetep bikin kaukus untuk menjadi oposisi yang mengontrol jalannya pemerintahan," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Menurutnya wajar jika ada anggapan seolah-olah 'siapa yang berjuang, siapa yang menikmati' menjadi muncul di kalangan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf. Kendati demikian, ia mengingatkan pernyataan tersebut bukan sebagai langkah yang bijak.
"Karena bagaimanapun seluruh bangunan elemen pendukung pemerintahan komandannya itu presiden, dan presiden ketika menyusun kabinet punya hak prerogatif, hak prerogatif itu sangat subjektif terserah beliau," tuturnya.
Sebelumnya politikus Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menyarankan agar Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berada di luar kubu pemerintah. Menurutnya hal tersebut akan lebih baik bagi jalannya demokrasi Indonesia kedepannya.
"Menurut saya tidak perlu meminta ataupun diajak berada di dalam koalisi Pak Jokowi-Maruf," kata Taufiqulhadi, Senin (1/7).
Selain itu, ungkapan keberatan juga diperlihatkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Cak Imin menuturkan saat ini kekuatan Jokowi-Ma'ruf di parlemen mencapai 61 persen.
Jika ada partai yang bergabung lagi maka ia khawatir pemerintahan tidak akan berjalan seimbang. "Nanti kan nggak ada check and balance, tetapi kalau memang itu jadi urgensi agar rekonsiliasi, agar kebersamaan ya yang penting jangan kurangi jatah PKB," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
