Kursi Kepemimpinan SBY Digoyang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kursi kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat 'digoyang'. Dalam keterangan persnya, Selasa 2/7) Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat meminta agar Demokrat menggelar kongres luar biasa atau paling tidak mempercepat kongres.

Alasannya, SBY dinilai gagal karena tak mampu mengerek suara Partai Demokrat. Alih-alih bertahan, suara Demokrat justru kian anjlok.

"Sebagai pendiri Partai Demokrat pada hari ini akan menyampaikan sikap pendiri deklarator dan senior Partai Demokrat Untuk melaksanakan kongres dipercepat atau kongres luar biasa Partai Demokrat," kata salah satu anggota forum Hengky di T.B Simatupang yang mengaku pendiri Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (2/7).

Ia menjelaskan sejumlah alasan perlunya kongres luar biasa. Menurutnya. kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah gagal. Henky menilai SBY tak berhasil dalam dua periode masa kepemimpinannya.

Susilo Bambang Yudhoyono

Suara Demokrat yang sempat mencapai 20,40 persen turun menjadi 10,19 persen pada periode pertama. Kemudian, pada periode kedua pileg 2019 lalu, Demokrat hanya memperoleh 7,7 persen. "Artinya dua kali ketinggalan kelas," ujarnya.

Selain itu, SBY dinilai juga telah melanggar sejumlah AD-ART. Di antaranya AD ART hasil kongres Bali 2013, dan AD-ART hasil kongres Surabaya 2010. SBY juga dianggap telah membuat Partai Demokrat sebagai partai dinasti.

Kemudian SBY juga dinilai tidak menjalankan norma norma kepemimpinan partai sebagaimana mestinya. SBY juga dianggap telah menyampaikan kabar bohong tentang pendiri dan deklarator dan seluruh kader Partai Demokrat atas berdirinya Partai Demokrat.

"Sehingga Bapak SBY mencoba menjadikan Partai Demokrat menjadi partai tokoh, dan dirinya menjadi tokoh Partai Demokrat sebagai pemilik Partai Demokrat," tegasnya.

Terakhir, Hengky mengungkapkan bahwa SBY menganut sistem partai dinasti yang sering melakukan manajemen konflik di antara internal Partai. "SBY bukanlah pendiri PD apalagi memilikinya ini perlu dijelaskan," jelasnya.

Sejumlah tokoh yang mengaku senior dan pendiri Partai Demokrat dan hadir dalam konferensi pers tersebut di antaranya Hengky Luntungan, Subur Sembiring, Murtada Sinuraya, Akbar Yusuf Siregar, Suryadi, Sahat Saragih, dan, Mustika Karim.

Wakil Ketua Umum I Partai Demokrat Subur Sembiring menegaskan bahwa forum komunikasi adalah forum resmi yang diakui kongres di Surabaya tahun 2015. "Artinya forum ini resmi bagaimana DPC, DPD juga punya suara di kongres," tuturnya.

Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku telah mendengar pernyataan sikap dari senior dan pendiri Partai Demokrat terkait desakan kongres luar biasa.

Menurutnya orang-orang tersebut tidak memiliki hak untuk mengevaluasi kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pasalnya forum tersebut tidak punya hak suara. "Yang punya hak suara melakukan evaluasi itu adalah DPD dan DPC, forum pendiri ini tidak ada dalam ADR ART Partai," kata Ferdinand kepada Republika.co.id, Selasa (2/7).

Ferdinand mengungkapkan, bagi Partai Demokrat kelompok tersebut dikategorikan sebagai pihak tak tahu diri. Mereka tak paham aturan dan hanya memanfaatkan situasi untuk mencoba eksis di kancah politik.