Senin 01 Jul 2019 20:40 WIB

Jokowi Diingatkan untuk tidak Tersandera Menteri Asal Parpol

Pengamat menilai terlalu banyak wakil parpol di kabinet akan menyandera pemerintahan.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin
Foto: ANTARA/PUSPA PERWITASARI
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berharap calon presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) seimbang dalam memilih menteri dari kalangan profesional dan partai politik. Adi menilai, jika Jokowi terlalu banyak memilih menteri dari partai politik, justru akan menyandera Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan mendatang.

"Karena satu sisi dia (menteri) harus loyal kepada partai, satu sisi juga dia harus loyal kepada presiden. Begitu banyak menteri dari parpol akan juga menjadi sandera dalam tanda kutip ya yang bisa saja dalam banyak hal, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bisa kurang tegas dan seterusnya," ujar Adi saat dihubungi wartawan, Senin (1/7).

Baca Juga

Adi menilai, berbeda halnya dengan menteri dari kalangan profesional yang fokusnya justru terpusat dengan kebijakan presiden. Selain itu, menteri dari profesional juga tidak disibukkan dengan kegiatan maupun intervensi dari partai.

Menurutnya, hal itu juga yang tergambar dalam kabinet Kerja Jokowi-JK lima tahun terakhir. Di mana, menteri dari kalangan profesional lebih menonjol dari menteri partai politik.

"Yang menonjol memang dari profesional, yang keliatan all out dan total. Artinya dia tidak peduli dengan hiruk pikuk politik, nggak punya kewajiban harus cuti atau ikut kampanye. Beda dengan menteri menteri dari partai, harus sibuk dengan urusan partai, cuti atau apa segala macam," ujarnya.

Karenanya, ia berharap partai pendukung pemerintahan dapat kompromistis terhadap menteri yang akan mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf. Hal ini agar roda Pemerintahan bisa berjalan efektif. Sebab, dari komposisi partai koalisi pendukung Pemerintahan saat ini memungkinkan menteri lebih banyak diisi dari kalangan parpol.

"Tiap parpol harus sedikit mengalahlah, bahwa komposisinya harus 50:50, 50-nya profesional dan 50 persen lagi dari partai politik. Ini untuk memberikan sedikit perimbangan, dan kalangan profesional juga bisa all out gitu membantu Jokowi merealisasikan semua program kerjanya," ujar Adi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement