REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai Partai Keadilan Sejahtara (PKS) akan memposisikan diri berada di luar pemerintahan. PKS akan menjadi penyeimbang pemerintah.

"Sebagai partai penyeimbang pemerintah yang mengkritisi program-program pemerintah yang tidak populer, maka akan lebih terhormat. Ini akan menjadi bagian dari tugas mulia," kata Mardani Ali Sera pada diskusi 'Empat Pilar MPR RI' di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (1/7).

Menurut Mardani, Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak mengenal adanya partai oposisi. Namun dalam penerapannya ada partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.

"Partai penyeimbang ini, mengkritisi kebjakan-kebijakan pemerintah yang tidak populer sehingga pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan," katanya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 itu menegaskan, parpol pendukung pasangan Joko Widodo-Ma''ruf Amin, sudah memiliki 60 persen kursi parlemen. Jumlah itu sudah cukup dominan untuk mengamankan kepentingan pemerintah di parlemen.

Menurut dia, PKS akan membiarkan parpol pendukung pemerintah mengawal pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Sementara parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga yang belum terpilih, dia berharap, tetap solid berada di luar pemerintahan. "Perlu ada parpol di luar pemerintahan untuk mengontrol jalannya pemerintahan, agar berjalan baik," katanya.

Mardani menegaskan, PKS sebagai yang berada di luar pemerintahan, tidak berpikir untuk dapat posisi apa pemerintahan, tapi bagaimana dapat mengkritisi pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika