REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamanan ekstra ketat diberikan untuk acara penetapan presiden dan wakil pressiden 2019-2024 terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sore nanti. Sejauh ini dilaporkan tidak ada rencana demonstrasi di sekitar KPU.
Sekitar 10 ribu personel dipersiapkan untuk mengamankan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2019 di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Ahad (30/6). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, skema pengamanan di KPU dilakukan oleh personel gabungan TNI, Polri, dan unsur Pemprov DKI.
"Di KPU hampir 10 ribuan yang kita siagakan di sana gabungan dari TNI-Polri dan Pemprov, yakni kesehatan, damkar, dishub, dan Satpol PP," ujar Argo di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, pihak keamanan yang sebelumnya telah melakukan pemetaan titik-titik pengamanan, kata Argo, tidak hanya menjaga kantor KPU, tetapi juga objek vital lainnya di Jakarta dengan total kekuatan sebanyak 47 ribu personel. "Prinsipnya kita masih siagakan dan siapkan 47 ribu personel kemarin. Kita tempatkan di berbagai titik ada di Istana, MK, Bawaslu, KPU, DPR/MPR. Semua masih terjaga ya, personel TNI-Polri masih disiagakan di lokasi," katanya.
Argo juga menyatakan hingga Sabtu (29/6) siang, belum ada permohonan aksi saat rapat pleno terbuka penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. "Belum ada (permohonan aksi). Semoga lancar-lancar saja dan berjalan baik,"katanya.
Menurut Argo, jika ada sekelompok massa yang akan melakukan ke giatan penyampaian pendapat di muka umum, aksi harus dilakukan sesuai dengan und ang-undang. `'Itu akan dikoordinasikan dengan korlapnya untuk per 100 orang. Asalnya dari ma na, nanti diputuskan. Yang jelas, jika meng gang gu ketertiban umum, akan ada per timbangan khusus," ujarnya.
Sementara untuk pengamanan komisioner dan staf KPU sendiri, Argo menuturkan, hal itu situasional dan jika dibutuhkan. Seperti diketahui, KPU akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU, Ahad (30/6) ini pukul 15.30 WIB, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Penetapan calon terpilih ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konst itusi (MK) yang menolak seluruh gugatan sengketa hasil pemilu presiden yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan demikian, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024.
Petugas keamanan bersiaga di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Sabtu (29/6/2019).
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie meminta para tokoh politik serta pemimpin formal dan informal dengan kesadaran hati mulai mengurangi ujaran kebencian pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil Pilpres 2019.
"Mengurangi ujaran kebencian, mengurangi statement-statement yang saling ngenyek (mencibir)," kata Jimly setelah acara silaturahim parlemen di kantor DPD RI di DIY, Yogyakarta, Sabtu.
Menurut Jimly, para pihak yang sebelumnya berada pada kubu pasangan Prabowo-Sandiaga Uno ataupun Jokowi-Ma'ruf Amin sudah harus saling menghargai satu sama lain. Apalagi, baik kubu yang kalah maupun yang menang dari sisi jumlah sama-sama banyaknya.
"Yang satu 78 juta (pendukung), yang satunya 85 juta. Tujuh puluh delapan juta itu banyak sekali, 78 juta orang ingin ganti presiden itu banyak sekali. Kalau 10 persen saja emosional, sudah 7 juta. Jadi, kita harus menang tanpa ngasorake (merendahkan) dan kalah juga jangan mencibir," kata mantan ketua MK ini. (antara/ronggo astungkoro/inas widyanuratikah ed: firkah fansuri)
Ikuti Whatsapp Channel Republika