REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menetapkan status siaga bencana kekeringan. Penetapan itu didasarkan mulai banyaknya titik potensi kekeringan di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan mengatakan, penetapan status siaga bencana kekeringan dilakukan per Selasa (25/6). Menurut dia, saat ini semua pihak sudah harus siaga menghadapi kemarau yang diperkirakan akan terjadi hingga Oktober 2019.
"Kita sudah tetapkan siaga bencana kekeringan. Saat ini, kita terus mengumpulkan data dari setiap kelurahan," kata dia saat ditemui Republika.co.id, Kamis (27/6).
Meski sudah berstatus siaga bencana, Ivan menambahkan, Pemkot belum akan menambahkan anggaran bencana. Menurut dia, biaya operasional masih ditanggung anggaran yang ada di instansi masing-masing.
"Dana siaga belum, kalau sudah ada status tanggap darurat baru kita gunakan dana tak terduga. Kalau saat ini masih dari anggaran yang ada di masing-masing dinas," kata dia.
Menurut dia, bencana kekeringan memang hampir selalu terjadi setiap tahunnya. Karena itu, semua potensi pendukung mulai dipersiapkan.
Ia mengatakan, wilayah yang biasa terdampak kekeringan di antaranya Kecamatan Mangkubumi, Purbaratu, dan Tamansari. Pada Rabu (26/6), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya juga telah memasang instalasi pengolahan air (water treatment) di Kecamatan Purbaratu. Menurut dia, Kecamatan Purbaratu memang biasa mengalami kekeringan lebih dahulu dibandingkan wilayah lainnya.
Ia juga meminta seluruh OPD terus melakukan pememantauan ke lapangan, termasuk terkait lahan pertanian. Ia memperkirakan, musim kemarau kali ini akan lebih parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Ucu Anwar mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi, status bencana di Kota Tasikmalaya ditingkatkan menjadi level siaga. BPBD pun telah bergerak untuk melakukan antisipasi kekeringan.
"Hari tanpa hujan sudah melewati 60 hari. Itu sudah harus dinyatakan darurat kekeringan," kata dia.
Hingga saat ini, BPBD Kota Tasikmalaya telah menerima laporan dari sembilan kecamatan yang melingkupi 32 kelurahan. Dari laporan tersebut, terdapat 872 titik potensi kekeringan yang dapat berdampak pada 49.942 kepala keluarga (KK) atau 170.522 jiwa.
Meski begitu, satu kecamatan masih belum memberikan laporan potensi kekeringan. "Data 2018 kita jadikan acuan. Kita tetap siaga dengan menyiapkan 32 ribu liter air untuk menyuplai. Kita siapkan dua tangki untuk mobile," kata dia.
Menurut dia, beberapa wilayah juga sudah mulai meminta bantuan air bersih. Namun, BPBD baru mendistribusi air bersih ke Puskesmas dan Rumah Saki Jasa Kartini, masing-masing kita suplai 10 ribu liter.
Selain itu, BPBD telah memasang water treatment di Kecamatan Purbaratu. Wilayah itu dipilih lantaran sudah lebih dulu mengalami kekeringan. "Karena lokasinya dekat dengan Sungai Citanduy, kita pasang water treatment agar air sungai bisa diolah," kata dia.
Koordinator Penyuluh, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, Toto Supriatna mengatakan, sejauh ini belum ada laporan kekeringan serius di lahan pertanian. Namun, beberapa wilayah sudah mulai kekurangan air meski baru ancaman ringan.
"Kita masih terus melakukan pengecekan. Ada ancaman tapi masih ringan," kata dia.
Lahan pertanian yang terancam kekeringan itu terletak di Kecamatan Kawalu seluas 30 hektare (ha), 26 ha di Tamansari, 10 ha di Cibeureum, 2 ha di Indihiang, dan 9 ha di Bungursari. Total, ada 77 ha lahan pertanian yang terancam kekeringan, dengan rincian 72 ha ancaman ringan dan 5 ha ancaman sedang.
"Dalam potensi ini, kesempatan untuk panen masih ada. Tapi kalau kekeringan lebih dari 35 hari bisa terancam gagal panen," kata dia.
Ia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan pompa air untuk mengairi lahan-lahan yang terancam kekeringan. Namun, untuk pompa yang besar jumlahnya sangat terbatas. Ia meminta warga memaksimalkan potensi yang ada untuk mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar.
"Kita juga cek sumber mata air. Kita coba cari sumur dangkal. Kalau ada yang fatal, kita juga minta bantuan baik ke provinsi dan pusat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika