REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan posisi politiknya untuk tetap menjadi oposisi di luar pemerintahan. PKS menegaskan posisinya tersebut terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres.

“PKS akan istiqomah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur apa pun keputusan MK," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam pesan tertulisnya, Kamis (27/6).

Mardani mengatakan, demokrasi yang stabil dan sehat membutuhkan keseimbangan. Ia menuturkan, rekonsiliasi pilpres penting. Namun, kinerja pemerintahan tetap memerlukan oposisi sebagai mekanisme kritik.

“Tapi dalam demokrasi checks and balances lebih penting agar kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran dan pro rakyat indonesia yang totalnya 260 juta bukan kepada pemilihnya saja,” Mardani.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan, adanya oposisi akan menghasilkan demokrasi yang stabil dan sehat. Demokrasi yang stabil itu tidak akan menciptakan iklim pemerintah yang tidak berpotensi abuse of power atau mendekati otoritaranisme.

“Tidak semua harus menjadi koalisi pemerintah, tapi koalisi pemerintah dan oposisi harus seimbang dalam lembaga legislatif. sehingga terciptanya legislatif yang kuat dalam rangka mengimbangi peran eksekutif sehingga kedaulatan rakyat bisa tercipta,” kata dia.

“Kita butuh demokrasi yang stabil dan sehat di indonesia agar adil dan makmur,” kata Mardani menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika