REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyatakan pemberlakuan pembatasan akses media sosial (medsos) akan tergantung pada banyaknya informasi hoax yang beredar. Sejauh ini, kata dia, grafik berita hoaks di medsos sudah menurun.
"Tergantung bagaimana kondisi medsos itu membahayakan keamanan nasional atau nggak. Kalau besok nggak ada, aman aman saja, ngapain mesti nyari perkara lemot-lemotin medsos?" ungkap Wiranto saat hendak meninggalkan kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (27/6) malam.
Hingga kemarin malam, Wiranto menyatakan kondisi tersebut tidak ada masalah dan aman-aman saja. Berdasarkan laporan Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, grafik jumlah berita hoaks di medsos sudah menurun, setidaknya sampai Selasa (25/6). Jika nantinya grafik tersebut menunjukkan peningkatan, maka barulah pemerintah akan mengambil tindakan yang spesifik.
"Kemarin turun. Hari ini (Rabu) naik sedikit, haha," jelas mantan Panglima ABRI itu sembari sedikit tertawa.
Di samping itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan pembatasan terhadap medsos saat sidang putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan, pemerintah akan melihat terlebih dulu kondisi dan situasi keamanan.
"Kalau situasi mengganggu keamanan negara mau enggak mau kami prihatin bentar, tapi kalau gak ada apa-apa ya jalan saja seperti biasa," kata Moeldoko di Gedung Bappenas Jakarta, Rabu (26/6).
Mantan panglima TNI itu mengatakan, pemerintah memprediksi jika kegiatan besok akan berlangsung kondusif. Namun, Moeldoko melanjutkan pemerintah tetap mewaspadai keberadaan kelompok perusuh dalam aksi massa nanti.
"Mudah-mudahan semuanya lancar," kata Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
