REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) Kabupaten Purwakarta, melansir saat ini tercatat ada 10 dari 17 kecamatan di wilayah ini yang rawan krisis air bersih. Data tersebut, berdasarkan hasil laporan dari pemerintahan kecamatan yang ada. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada laporan dari warga mengenai wilayah yang sudah kesulitan air bersih.
Kepala DPKPB Kabupaten Purwakarta, Wahyu Wibisono atau akrab disapa Wibi, mengatakan, pada tahun kemarin saja dari 17 kecamatan, wilayah yang dilanda krisis air bersih ada 13 kecamatan. Di 2019 ini, kecamatan yang sudah melalukan inventarisasi data, sudah 10. Jadi, wilayah yang rawan atau kesulitan air bersih ini ada 10 kecamatan.
"Tapi, sejauh ini belum ada laporan dari warga, mengenai krisis air bersih ini," ujar Wibi, kepada Republika.co.id, Rabu (26/6).
Biasanya, lanjut Wibi, jika sumur-sumur warga sudah mengering, akan banyak laporan ke bupati, melalui sms center. Jika sudah ada laporan ini, maka bupati akan menginstruksikan jajarannya untuk mengatasi persoalan tersebut.
Tetapi, lanjut Wibi, sampai akhir bulan inj belum ada satupun laporan mengenai kesulitan air bersih. Kalaupun ada, pihaknya sudah menyiapkan solusi jangka pendek. Yaitu, dengan menggandeng PDAM, untuk menyediakan air bersih.
Air bersih ini, nantinya akan didistribusikan ke wilayah yang membutuhkannya. Berapapun yang dibutuhkan warga, akan dilayani. Sebab, sudah ada kerja sama pemkab dengan PDAM, untuk bisa melayani air bersih warga saat terjadinya kekeringan.
Adapun 10 kecamatan yang rawan krisis air bersih ini, lanjut Wibi, di antaranya, Campaka, Cibatu, Bungursari, Tegalwaru, Maniis, Plered, dan Purwakarta. Selain itu, jika sudah ada kasus kekeringan, terutama sumur warga, maka segera laporkan melalui sms center, untuk permohanan suplai air bersihnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika