REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Pertanian Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menyebutkan puluhan hektare sawah di kota ini rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli mengatakan kekeringan rata-rata terjadi di bagian utara.
"Persawahan yang rawan kekeringan itu rata-rata berada di bagian utara Kota Mataram dari ujung Ampenan hingga ke Cakranegara," katanya di Mataram, Selasa (25/6).
Dari puluhan hektare lahan pertanian di bagian utara, prioritas titik rawan kering ada di kawasan Rembige dan Sayang-Sayang. Luas lahan mencapai sekitar 10 hektare.
Kendati demikian, kondisi rawan kekeringan di Kota Mataram tidak seperti di daerah-daerah lain yang lahannya tidak bisa sama sekali digarap apalagi untuk bercocok tanam. "Rawan keringnya persawahan di Mataram masih bisa untuk menanam palawija karena untuk palawija hanya membutuhkan air sekali saja," jelasnya.
Karena itu, meskipun Mataram memiliki kawasan rawan kering tetapi hingga saat ini belum ada petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan pada musim kemarau. Di sisi lain, untuk mengantisipasi musim kemarau panjang, setiap tahunNya Dinas Pertanian memberi bantuan berupa pembuatan sumur dangkal.
Bantuan ini menyasar kelompok tani yang berada di kawasan rawan kekeringan. Bantuan juga termasuk pemberian mesin sedot air.
Jumlah bantuan sumur dangkal tersebut sampai saat ini sudah mencapai ratusan. "Untuk tahun ini kami ada anggaran Rp 400 juta untuk pembuatan bantuan sumur dan mesin sedot yang saat ini dalam tahap proses pengadaan," ujarnya.
Data terakhir pada Agustus 2018 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut lahan pertanian di Mataram saat ini tersisa sekitar 1.500 hektare. Data BPN ini lebih rendah dari data sisa lahan pertanian berdasarkan kelompok tani dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram.
Karena berdasarkan data dari kelompok tani Mataram lahan pertanian di Kota Mataram, saat ini tersisa sebanyak 1.888 hektare. Sementara berdasarkan data foto satelit Bappeda tahun 2016 tercatat 1.600 hektare. "Jadi yang kami gunakan data dari BPN, karena merupakan data terbaru," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika