REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Palestina menolak proposal ekonomi yang diajukan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner pada Sabtu (22/6). Proposal ekonomi ini merupakan bagian dari rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas Amerika Serikat (AS).
Dalam proposal tersebut, Kushner mengusulkan pembangunan koridor transportasi senilai lima miliar dolar AS untuk menghubungkan Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Detail rencana tersebut akan dipresentasikan Kushner dalam konferensi ekonomi bertajuk “Peace for Prosperity” yang dijadwalkan dihelat di Bahrain pada 26 Juni mendatang.
Menurut dia, para pemimpin Palestina harus mempertimbangkan inisiatif tersebut. “Ini akan menjadi ‘Peluang Abad Ini (Opportunity of the Century)’ jika mereka memiliki keberanian untuk mengejarnya,” kata Kushner.
Namun anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Hanan Ashrawi menegaskan, hanya solusi politik yang dapat mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina.
“Jika mereka (AS) benar-benar peduli dengan ekonomi Palestina, mereka harus mulai dengan mencabut pengepungan Gaza, menghentikan Israel mencuri uang dan sumber daya dan tanah kami serta membuka teritorial air, udara, dan perbatasan kami sehingga kami dapat dengan bebas mengekspor serta mengimpor,” katanya.
Dia menilai, sikap pemerintahan Presiden AS Donald Trump adalah sebuah pendekatan yang sepenuhnya keliru. Mereka sejatinya dapat mengakhiri pendudukan yang merupakan persyaratan paling mendasar untuk kesejahteraan. "Tidak ada kemakmuran di bawah pendudukan,” ujar Ashrawi.
Kelompok Hamas yang mengontrol Gaza pun menolak proposal ekonomi Kushner. “Palestina tidak untuk dijual dan itu bukan masalah untuk tawar menawar. Palestina adalah tanah suci dan tidak ada pilihan untuk pendudukan itu kecuali hengkang,” kata pejabat Hamas Ismail Rudwan.
Hamas pun menegaskan menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas AS atau dikenal dengan istilah “Deal of the Century”.
Sementara Menteri Energi Israel Yuval Steintz menyebut rencana Kushner tampak menjanjikan. Ia selalu mendukung pengembangan ekonomi Palestina, mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza, dan memastikan kemakmuran ekonomi di komunitas Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
