REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Bidang Ormas DPP Golkar Sabil Rachman menanggapi pernyataan Yorrys Raweai soal desakan Munas Golkar. Menurut Sabil, Yorrys tidak dalam kapasitasnya untuk mengomentasi urusan internal Partai Golkar.

“Pak Yorrys itu bicara dalam kapasitas apa? Sekarang anggota DPD dan sudah mundur dalam kepengurusan serta tidak punya hak suara. Yorrys jangan asal bicara,” kata Sabil melalui siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Sabtu (22/6).

Menurut Sabil, sebagai anggota DPD terpilih, Yorrys sebaiknya fokus untuk mengemban tugasnya. Dan, dia tidak bisa lagi masuk ke ranah partai.

Selain itu, Sabil mengatakan bahwa kepengurusan Golkar yang dipimpin Airlanggar Hartarto  sesungguhnya adalah masih kelanjutan tanggung jawab dan amanah hasil Munas Bali. Karena itu,  sesuai AD ART Kepengurusan 5 tahun maka baru berakhir bulan Desember 2019.

“Atas dasar itulah maka pandangan ini sungguh-sungguh selain tidak punya dasar berpikir yang kuat juga ademokratis karena cendrung memaksakan kehendak,” kata Sabil.

Sebelumnya politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai berharap agar munas bisa diselenggarakan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik kabinet baru.

"Kan kalau akhir (masa jabatan Airlangga) kan Desember, tetapi kalau melihat sekarang ini kalau dipercepat kenapa tidak sebelum Jokowi dilantik menyusun kabinet sehingga ada pilihan," ujar Yorrys saat ditemui di Jakarta, Sabtu (22/6).

Menurutnya mempercepat munas bukan sesuatu hal yang sulit. Desakan untuk mempercepat munas tersebut menurutnya merupakan konsekuensi logis yang harus diterima.

"Kalau gagal ya harus legowo, kesatria dong. Siap, saya gagal, tetapi yang penting Golkar harus tetap solid kita cari pemimpin yang baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika