REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK Hendardi menyebut tes radikalisme untuk capim KPK merupakan kebutuhan menjawab dinamika nasional. Pansel melihat perlu unsur-unsur yang juga perlu dihindari oleh para capim, terutama ideologi selain Pancasila.
Karena pentingnya lembaga KPK, menurut Hendardi, pada seleksi capim kali ini dilakukan lebih ketat dibandingkan empat tahun lalu. Karena itu pada seleksi kali ini, pansel capim KPK sepakat melibatkan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) untuk menangkal kemungkinan unsur merusak dan mengintervensi KPK dari ideologi yang tidak sesuai.
"Untuk radikalisme ini memang tidak mudah, tapi kalau kami mendapatkan peta radikal dari BNPT itu sangat membantu kami. Kedua pansel capim KPK juga akan melakukan profile assessment dan psikotest, ada tekniknya untuk melihat atau mencium indikasi-indikasi radikal itu," jelas Hendardi kepada wartawan, Jumat (21/6).
Kalau ada profil capim yang dianggap meragukan oleh pansel, akan segera dicek ke BNPT. Tetapi tetap psikotest soal radikalisme itu dilakukan oleh pansel capim KPK. BNPT lebih pada untuk mengecek dan membantu kita, apakah profile capim terkait jaringan yang terpapar paham radikal atau tidak.
"Yang kita lakukan menghindari intervensi-intervensi yang merusak KPK, termasuk intervensi ideologis yang tidak sesuai ideologi negara Pancasila," papar Hendardi.
Walaupun diakui dia, tidak ada kaitan langsung antara radikalisme dengan pemberantasan korupsi, namun ia menegaskan adalah tanggung jawab pansel mencari sosok yang ideal sebagai pimpinan KPK. Dan itu seleksi ketat capim itu bukan hanya untuk radikalisme, termasuk juga, keterkaitan capim dengan narkoba, bekerjasama dengan BNN.
"Kita ingin pemimpin KPK yang baik, kuat, yang bersih, berintegritas dan tidak gampang diintervensi oleh pihak manapun atau kepentingan apapun. Termasuk kepentingan ideologi yang sifatnya merusak," tegasnya.
Hendardi juga paham soal penyebutan radikalisme ini memang sensitif. Karena itu, pansel capim KPK juga tidak akan kaku terkait berbagai pemaknaan yang bisa jadi disalahartikan. Misalnya kalau ada capim KPK yang taat beragama, bukan berarti ketaatan dikaitkan atau dicitrakan sebagai radikalisme.
"Kita gak kaku semacam itu, karena syarat utama capim KPK ini mereka punya integritas. Sedangkan syarat-syarat lain itu tambahan melihat kebutuhan dinamika hukum, sosial dan politik yang berkembang saat ini," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
