REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO -- Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) menghadapi masalah baru dengan selesainya penyaluran bantuan sosial (bansos) jenis beras sejahtera (rastra) pada Mei 2019 dan diubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Cadangan beras yang ada di gudang Bulog tidak lagi tersalurkan. Terlebih, penyaluran BPNT tidak melibatkan Bulog. Sehingga, dikhawatirkan beras di gudang Bulog akan membusuk.
Direktur Utama Perum Bulog, Komjen Pol (Purn) Budi waseso menyebutkan, cadangan beras di Gudang Bulog saat ini mencapai 2,3 juta ton. Sampai hari ini Bulog masih melakukan penyerapan beras dari petani sebanyak 10 ribu ton per hari.
Karenanya, dia menilai tidak perlu jika ada yang mau melakukan impor beras. Bahkan, dia akan melakukan ekspor beras jika ada yang mau membeli.
"Yang sudah mendekati turun mutu itu ada batas waktunya, semakin hari semakin turun, harga turun karena kualitas turun, harus cepat kita gunakan," ujarnya kepada wartawan seusai acara panen perdana dan penandatanganan nota kesepahaman antara Bulog dan Universitas Sebelas Maret (UNS) di kompleks Rumah Sakit UNS, Pabelan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (21/6).
Menurutnya, jumlah cadangan beras minimal di gudang Bulog untuk ketahanan pangan sesuai keputusan pemerintah sebanyak 1 - 1,1 juta ton. Penyerapan beras terus dilakukan sampai sekarang dan diprediksi sampai Juli-Agustus. Budi memperhitungan sampai Juli-Agustus cadangan beras di gudang Bulog bisa sampai 3 juta ton lebih kalau Bulog tidak menyalurkan.
"Gudang kami kalau dikasih penuh 2,6 juta ton seluruh Indonesia. Sekarang sudah 2,3 juta ton. Tinggal 300 ribu ton space-nya. Kalau sudah penuh tidak bisa nyerap lagi, mau dikemanakan," imbuhnya.
Terlebih, dana penyerapan beras Bulog itu berasal dari hutang bank dengan bunga komersial. "Kalau beras tidak segera dikeluarkan mutunya semakin turun. Tapi bunga bank semakin tinggi maka kami tidak bisa jual beras murah," ungkapnya.
Budi memprediksi tahun ini Bulog memiliki cadangan beras sampai 3 juta ton. Karenanya dia menegaskan tidak perlu impor beras. "Kalau ada orang yang ngotot kesitu [impor] saya bilang tidak berpihak kepada negara," ujarnya.
Di sisi lain, Budi menyatakan mengikuti apapun keputusan pemerintah saat ini dan yang akan datang terkait posisi Bulog. Namun, dia berharap, apapun kebijakan pemerintah terhadap Bulog harus berpihak kepada bangsa dam negara. "Mau dijadikan apa terserah, mau dibubarkan juga tidak apa-apa. Tapi ada keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
