REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan pusat sayap organisasi Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), menegaskan tidak ingin ikut-ikutan apalagi meminta mendesak DPP Partai Golkar segera melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) seperti yang disuarakan beberapa pihak oknum yang mengatasnamakan AMPG. Posisi AMPG sebagai sayap partai yang posisinya in body atau melekat dalam Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum PP AMPG Mustafa Raja mengatakan AMPG bertanggung jawab menjaga harkat dan martabat Partai Golkar, dengan kebijakan-kebijakannya DPP dan ketua umum partai. Dengan posisi sebagai organisasi sayap dan melekat tersebut, ia menegaskan, AMPG menaati AD/ART Partai Golkar.
Artinya, ia menambahkan, AMPG tidak boleh meminta pelaksanaan Munas Partai Golkar dipercepat. Apalagi, ia mengatakan, memaksa untuk Munas dipercepat seperti seperti yang dinginkan pihak lain.
Sebab, ia mengatakan, AD/ART dan peraturan organisasi Partai Golkar sudah mengatur mengenai pelaksanaan Munas. Munas Partai Golkar rencananya diselenggarakan pada Desember 2019, karena Munas sebelumnya pada Desember 2014.
Walau dalam perjalannnya ada Munaslub untuk mengganti Setya Novanto, tetapi hanya melanjutkan periodesasi masa kepengurusan yang berakhir pada Desember 2019. "Itu yang saya pahami dan ketahui sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Ex-Officio Ketua umum PP AMPG," kata Mustafa kepada wartawan, Kamis (20/6).
Selain aturan partai, Mustafa menjelaskan sejumlah alasan AMPG tidak akan mendesak Munaslub. Alasan tersebut terkait padatnya agenda politik yang harus dilakukan Partai Golkar pascapemilu 2019 dan menjelang Pilkada Serentak 2020.
Ia mengatakan, PP AMPG sedang merencanakan pelaksanaan konsolidasi pada bulan-bulan mendatang. Hal ini, menurutnya, penting untuk memantapkan soliditas serta persatuan AMPG dari tingkat pusat sampai ke daerah. Selain itu, ia mengatakan, konsolidasi untuk membantu kader-kader AMPG yang berhasil menjadi anggota legislatif di pileg kemarin dan kesempatan mereka menduduki posisi alat kelengkapan dewan.
Sebagai anggota koalisi, ia mengatakan, saat ini Partai Golkar masih fokus menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) Selain PHPU untuk Jokowi-Ma'ruf, Golkar juga menghadapi sengketa dari sesama caleg internal maupun gugatan dari partai politik lainnya.
Ia mengatakan Golkar juga sedang mempersiapkan kader-kader terbaik untuk menduduki posisi di kabinet dan DPR RI/MPR RI serta alat kelengkapan DPR RI. Pada September 2019, Mustafa mengatakan, Golkar juga akan melakukan tahapan persiapan Pilkada Serentak 2020.
Jika saatnya Munas pada Desember mendatang, Mustafa mempersilakan kader partai untuk maju. "Kami AMPG meminta pada pihak-pihak yang bersuara mempercepat Munas, sebaiknya bersabar dan mari kita mendukung Ketua Umum Pak Airlangga Hartarto untuk terus bekerja sampai pelaksanaan Munas di Desember 2019 mendatang," ujarnya.
Saat ini, sosok Airlangga Hartarto disebut mendapatkan dukungan dari beberapa ormas pendiri. Bahkan, beberapa DPD Golkar di provinsi yang secara terbuka memintanya kembali maju utk memimpin Golkar periode 2019-2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
