REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK— Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten meminta para elite politik mempercayakan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/PHPU Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang saat ini tengah berlangsung ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita berharap para elite politik dapat menahan diri dan tidak mengeluarkan komentar-komentar yang memprovokasi dengan tidak mempercayai lembaga MK itu," kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak, KH Akhmad Khudori, saat dihubungi, di Lebak, Rabu (19/6).
Dalam persengketaan PHPU Pilpres 2019 diharapkan para elite politik dapat mempercayakan 100 persen ke MK sebagai lembaga negara untuk menyelesaikan keputusan proses hukum baik bagi pemohon maupun termohon dan pihak terkait.
Dia mengatakan MUI Kabupaten Lebak mendukung sengketa Pilpres 2019 diproses secara hukum ke MK untuk mencari keadilan, mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga permasalahan sengketa PHPU bisa diproses secara hukum di MK. Begitu pula pemohon, termohon, dan pihak terkait, para elite politik maupun pendukung kubu pasangan capres nomor 01 dan nomor 02 harus menerima keputusan MK.
Menurutnya, apabila MK itu memutuskan proses hukum maka hormati keputusan tersebut. Para pendukung capres dan cawapres yang kalah tentu harus menerima kekalahannya.
"Kekalahan itu harus diterima dan jangan sampai membuat konflik maupun kerusuhan antarkelompok pendukung kedua pasangan capres-cawapres," katanya lagi.
Menurut dia, kontestasi Pilpres 2019 yang diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merupakan anak bangsa yang ingin memajukan bangsa Indonesia.
Dia mengingatkan para elite politik maupun pendukungnya harus menerima kekalahan jika MK memutuskannya. "Kita kembalikan bangun bangsa ini agar menjadi baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur atau negara yang aman dan sejahtera," katanya pula.
MUI berharap sidang sengketa PHPU Pilpres 2019 di MK berjalan lancar dan berlangsung tertib. Begitu juga aparat keamanan dapat memberikan jaminan penuh keamanan agar tidak menimbulkan kericuhan di Jakarta.
Masyarakat Indonesia menginginkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai dan tertib tanpa terjadi konflik. "Kita perlu membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika