REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Hujan yang sudah lama tidak membasahi DIY mulai berdampak. Sejumlah wilayah di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul telah mengalami kekeringan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana mengatakan, mengacu prediksi BMKG, puncak kemarau terjadi pada Agustus. Karenanya, antisipasi mulai dilakukan.
Salah satu yang awal dilakukan merupakan inventarisasi daerah-daerah yang diperkirakan akan memerlukan dropping air. Baik berdasar tahun lalu, data tahun lalu maupun kondisi sekarang.
Untuk itu, BPBD DIY terus berkoordinasi dengan BPBD-BPBD kabupaten/kota. Dari sana koordinasi diteruskan ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa di wilayah masing-masing.
"Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul sudah mulai dropping air, Bantul sudah ada tiga daerah yang meminta dropping," kata Biwara kepada Republika.co.id, Senin (17/6).
Mulai dari Desa Bawuran di Kecamatan Pleret, Desa Truharjo di Kecamatan Pandak sampai Desa Terong di Kecamatan Dlingo. Dropping air masih terus dilakukan.
Sedangkan, untuk Kabupaten Gunungkidul, permintaan droppping air malah sudah ada sejak 1 Juni 2019. Sejauh ini, sulpai air dilakukan ke Kecamatan Girisubo, Rongkop dan Paliyan. "Sedangkan, Kabupaten Kulonprogo, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman belum ada permintaan," ujar Biwara.
Selain itu, ia menjelaskan, BPBD kabupaten/kota mempersiapkan pula penyediaan anggaran-anggaran. Sejauh ini, BPBD Gunungkidul menyiapkan Rp 528 juta atau setara 2.200 tanki.
Untuk Kulonprogo, disiapkan di Dinas Sosial dan BPBD menyiapkan armada tanki. Koordinasi telah pula dilakukan ke berbagai pihak yang biasa bermitra dalam dropping.
Biwara berharap, Kabupaten Kulonprogo kasusnya tidak sebanyak tahun lalu karena tahun ini tidak ada penutupan Selokan Mataram. Sehingga, wilayah-wilayah yang kekurangan air diharap tidak banyak.
Ia menegaskan, BPBD DIY siap mendukung dan bermitra dengan OPD-OPD lain seperti Dinas Sosial yang mempunyai anggaran dropping air. Sejauh ini, dua armada tanki dan operator disiapkan BPBD. "Begitu pula kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang akan bermitra, BPBD siap mendukung," kata Biwara.
Soal tidak ditutupnya Selokan Mataram, ia mengatakan, sebenarnya prinsip BPBD akan memenuhi permintaan dropping air masyarakat. Baik itu dengan sumber daya BPBD maupun sumber lain.
Tahun lalu, untuk Kabupaten Kulonprogo, ada sebanyak 1.600 tanki berkapasitas 5.000 liter. Sebab, tahun lalu musim kemarau bersamaan dengan penutupan Selokan Mataram karena ada perbaikan. "Tahun 2019 ini tidak ada penutupan Selokan Mataram, sehingga kita berharap permintaan dropping air tidak sebanyak tahun lalu," ujar Biwara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika