REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Suhono Harso Supangkat menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Jumat (14/6). Suhono melaporkan kepada JK tentang rencana tim peneliti ITB yang akan melakukan survei penerapan smart city atau kota cerdas di kota-kota di Indonesia.
Menurut Suhono, survei penerapan smart city kota-kota di Indonesia sudah tiga kali dilakukan. "Ya ini ketiga, (survei) untuk mengukur sejauh mana progres dari smart city di Indonesia," kata Suhono di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (14/6)
Ia mengatakan, survei pengukuran ini akan dilakukan mulai Juli 2019 hingga November 2019. Menurutnya, survei dilakukan di seluruh kota di Indonesia yang jumlahnya sebanyak 93 kota.
"Akan semua kota, 93 kota, 93 kota itu akan kita lakukan survei lalu kita pilih 30 untuk kita datangi, lalu kita survei. Kita sementara kota, nanti lain waktu kita kembangkan di kabupaten," kata Suhono.
Suhono juga menyebut sejumlah parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerapan smart city di kota-kota Indonesia. Ia menilai paramater tersebut yang pasti selaras dengan konsep smart city yakni bagaimana kota mengelola kehidupan di perkotaan secara aman, nyaman dan berkelanjutan.
"Aspeknya mulai dari penduduk, trotoar, bahkan mungkin ada teroris dan sebagainya, kan nggak nyaman, nah makanya bagaimana kita ukur, penekanannya komprehensif, terus nanti ada penekanan khusus, penekanannya komprehensif, bisa di goverment ada, mobility, kemudian ada juga pendidikan, ekonomi juga," kata dia.
Menurutnya, kota dianggap memenuhi konsep smart city jika memenuhi parameter yang ada. Selain itu, kota yang dianggap menerapkan smart city yakni mampu mengelola dan menyeimbangkan masalah ekonomi, kehidupan sosial warga, lingkungan dan lainnya.
"Itu jadi alat ukur yang kita kembangkan, sehingga kota itu secara makro kita bisa liat sejauh mana kota tersebut sudah mengalami meningkatkan kecerdasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakatnya," kata Suhono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika