REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas harga pangan jelang Hari Raya Idulfitri. Berbagai kalangan yakin hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pada akhirnya turut menciptakan situasi politik yang stabil, utamanya pascapemilu.
Sekaligus, ketersediaan pangan dan stabilnya harga selama tiga tahun berturut-turut juga menjadi penegas legitimasi pemerintahan yang lebih kuat jelang periode kedua.
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengakui, stabilitas harga pangan ini berpengaruh terhadap stabilitas politik di Tanah Air jelang perayaan Lebaran. Situasinya tetap aman dan terkendali setelah sempat memanas saat hasil Pemilu 2019 diumumkan. Semasa bulan puasa dan Lebaran, harga pangan diamati Anwar memang mengalami kenaikan. Tapi baginya kondisinya masih terbilang wajar.
"Ada naiknya juga. Tapi bisa meredam situasi politik,” tandasnya, Selasa (11/6).
Pendapat serupa disampaikan Direktur Riset Lembaga Kajian Visi Teliti Saksama, Nugroho Pratomo. Dia memastikan, kenaikan harga pangan yang terjadi selama bulan Ramadan masih dalam konteks yang wajar karena ada peningkatan permintaan. Meski begitu, baginya, pemerintah tetap berhasil mengendalikan kenaikan harga pangan.
“Memang, ada kenaikan. Tapi, masih dalam konteks wajar karena ada peningkatan permintaan. Kalau dalam data BPS, kenaikan harga pangan terjadi pada Juni 2019,” kata Nugroho.
Menurut dia, kestabilan harga dan ketersediaan pangan ini telah memberikan iklim yang sejuk pada situasi politik Indonesia. Ini tak lepas dari kinerja Kementerian Perdagangan yang mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang relatif stabil. “Isu ketersediaan pangan pada dasarnya merupakan salah satu isu yang cukup sensitif. Bagusnya hal ini memperoleh perhatian pemerintahan Jokowi,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
