REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 Eka Supria Atmaja ingin bergerak cepat dan melaksanakan beberapa program prioritas. Eka resmi menjabat sebagi bupati setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Rabu (12/6).
“Pada Sektor Investasi, Pendirian Mal Pelayanan Publik menjadi fokus utama kami untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun para investor dalam berusaha di Kabupaten Bekasi,” ujar Eka di Bandung.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Eka memastikan jajarannya terus mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pendirian Mal Pelayanan Publik tersebut. Kemudian, di sektor Infrastruktur, ia akan memastikan keberlangsungan pelaksanaan pembangunan dari mulai jalan, jembatan hingga infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang telah dianggarkan pada tahun 2019.
“Diantaranya 28 titik perbaikan jalan kabupaten seperti Peningkatan jalan raya batas Kota Bekasi sampai Kecamatan Babelan yang saat ini sedang masuk proses lelang, lalu penanganan ongsor badan jalan di jalan Karang Satria – Puloputer, peningkatan jalan kalimalang dari batas Kkota sampai Cibitung, pembangunan 17 jembatan diantaranya lanjutan pembangunan jembatan Pebayuran – Rengasdengklok, lalu pembangunan jembatan Pantai Bakti Tahap II,” ujarnya.
Untuk infrastruktur pendidikan, menurut Eka ia akan merehabilitasi total 41 Bangunan SD dan 11 Bangunan SMP. Untuk infrastruktur kesehatan juga akan difokuskan pada pembangunan 11 puskesmas baru dan tiga Puskesmas.
“Melalui jajaran Dinas Kesehatan, kami akan akan melakukan peningkatan kemudahan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui integrasi Program Layan Rawat dengan PSC 119 Kabupaten Bekasi,” ujar Eka.
Adapun di sektor Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Eka melalui Disdukcapil akan melakukan pelayanan keliling ke 164 Desa dengan menggunakan tiga Mobil Pelayanan Keliling yang tersedia. Selain itu, Inovasi Pelayanan Kios Capil sebanyak tujuh Kios yang difasilitasi Daring dengan menggunakan Sosial Media Whatsapp sebagai sarana komunikasi warga kepada petugas. Ia juga terus mengkaji perihal pembukaan Mal Pelayanan Publik sehingga masyarakat tidak perlu repot datang ke Kantor Disdukcapil.
Tak ketinggalan perihal ketenagakerjaan, masalah pengangguran di Kabupaten Bekasi masih membutuhkan perhatian serius. Aa akan segera berkordinasi dengan Provinsi Jawa Barat untuk merancang aturan yang memuat tentang penyerapan tenaga lokal.
“Kita akan selenggarakan juga Program peningkatan kesempatan kerja, berupa pelatihan dan sertifikasi calon tenaga kerja agar dapat langsung diserap oleh industri di Kabupaten Bekasi, serta pelatihan bagi masyarakat produktif dalam rangka mengurangi angka pengangguran,” ujarnya.
Eka tak menampil mewujudkan program-program tersebut tidaklah mudah. Itu karena diperlukan kerjasama yang baik dan terintegrasi antarseluruh pemangku kepentingan yang ada. “Peningkatan kualitas mental para aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Bekasi juga penting dilakukan agar tidak terjadi lagi penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatnya,” ujar Eka.