REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membantah tuduhan yang dilayangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tudingan itu berbunyi, Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sedang mengejar posisi menteri. Alih-alih, Ferdinand justru menganggap hal tersebut membuktikan "akal sehat sudah mati" di kubu 02.
"Saya harus menertawakan siapapun dari BPN yang bicara seperti itu karena sedang membicarakan dirinya sendiri. Karena selalu mengidentikkan sesuatu dengan posisi," tegas Ferdinand saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (10/6).
Lagipula, lanjut dia, BPN Prabowo-Sandiaga mengklaim telah memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Jadi, sangat mengherankan jika menuduh AHY tengah mengejar kursi menteri ke presiden atau calon presiden Joko Widodo.
Padahal, Ferdinand meneruskan, BPN sendiri berpandangan Prabowo-Sandiaga menang Pilpres 2019 sehingga dapat menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode selanjutnya.
"Ini inkonsistensi sikap, merasa dan mengklaim menang, tapi menuduh AHY mencari menteri ke Jokowi. Bukankah harusnya AHY mencari menteri ke Prabowo karena yang menang 02 menurut BPN? Konsisten dong bersikap jangan abu-abu," sindir Ferdinand.
Oleh karena itu, Ferdinand juga menolak semua pernyataan dan tuduhan BPN Prabowo-Sandiaga tersebut. Karena hingga saat ini, kata Ferdinand, belum ada sama sekali pembicaraan antara Joko Widodo dengan Demokrat tentang kursi menteri atau koalisi.
"Kalau nanti Jokowi mengajak AHY jadi menterinya, tentu itu karena penilsian berdasar hak perogratif Joko Widodo yang melihat AHY mampu dan layak jadi menteri," ungkapnya.
Sebelumnya, Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade tuding Partai Demokrat ingin cepat mendapatkan jatah menteri dari Joko Widodo setelah mendorong Prabowo dan Jokowi bubarkan koalisi Pilpres 2019 masing-masing. Ia juga menduga Partai Demokrat sudah tidak sabar bergabung dengan koalisi Joko Widodo untuk mendapatkan kursi menteri di pemerintahan.
Pernyataan Andre dilontarkan setelah Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika