REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub, menilai adanya pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf (Mualem) yang meminta agar Aceh menggelar referendum adalah hal yang wajar. Menurutnya jika ada kekecewaan yang dirasakan, maka hal itu perlu dibicarakan bersama-sama dengan Pemerintah pusat.
"Kalau memang kurang puas terhadap misalkan UU Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006, kalau memang ada pasal-pasal yang belum kita implementasikan, kita duduk dong, kita bicarakan," kata Muslim saat dihubungi, Kamis (30/5).
Ia pun meminta agar ancaman-ancaman referendum kepada Pemerintah pusat seperti saat ini tidak dilakukan lagi. Sebab Pemerintah pusat saat ini juga telah memberi perhatian lebih kepada Provinsi Aceh.
"Saya katakan Aceh saat ini sudah sejahtera. Saat ini sudah melebihi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Malahan provinsi-provinsi lain merasa iri melihat Aceh, dengan uang begitu banyak, dengan infrastruktur yang begitu luar biasa saat ini," ujarnya.
Ia pun memahami jika ada sekelompok yang menginginkan adanya referendum. Namun alangkah baiknya jika referendum tersebut tidak ditujukan untuk Aceh, tetapi seluruh masyarakat Indonesia.
"Referendum itu diberikan kesempatan misalnya Jakarta bagaimana menilai referendum Aceh, Sumatera Barat bagaimana, kita kasih jajak pendapat, bagaimana, bukan Aceh yang meminta referendum," ujarnya.
Menurutnya Aceh merupakan modal dasar kemerdekaan republik Indonesia. Peran Aceh dalam kemerdekaan Indonesia dinilai sangat besar. "Kalau Aceh lepas dari negara Republik Indonesia, maka bubarlah Indonesia, itu bagi saya. maka Aceh harus kita pertahankan menjadi negara bagian RI dan Aceh itu harus diperhatikan," tutur politikus PAN itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika