REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prof Din Syamsuddin berharap, peristiwa kerusuhan pada 21-23 Mei lalu tak menjadikan Indonesia sebagai negara kekerasan. Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 itu mengingatkan, perlu adanya klarifikasi atau tabayyun melalui tim pencari fakta. Hal itu untuk mengungkap kebenaran seterang-terangnya.
"Belasan nyawa, termasuk berusia remaja, hilang sia-sia, dan ada yang belum diketahui nasibnya. Hal ini, tidak bisa tidak, adalah buah dari kekerasan yang mengenaskan, yang terjadi pada bulan suci Ramadhan," kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/5).
Menurut dia, seyogianya rakyat dan aparat dapat melakukan imsak atau pengendalian diri. Apalagi, imsak itulah esensi ibadah di bulan Ramadhan.
"Namun nasi telah menjadi bubur. Kekerasan telah menciderai kesucian Ramadhan," ujarnya.
Lebih parah lagi, lanjut Din, bila kekerasan fisik yang telah menimbulkan korban itu masih berlanjut pada kekerasan verbal.
Kekerasan jenis ini bisa dalam bentuk saling menyalahkan atau bahkan saling tuduh dengan klaim secara sepihak. Baginya, kalau kekerasan verbal dibiarkan baik di media sosial maupun realitas nyata, inilah awal dari malapetaka kebangsaan.
Karena itu, negara harus hadir untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. "Jangan sampai negara abai, dan meluncur menjadi negara kekerasan dengan menampilkan kekerasan negara (state violence)," ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat itu.
Adanya Tim Pencarian Fakta untuk mengusut kekisruhan 21-23 Mei itu bisa menjadi langkah ber-tabayyun. Bila tidak dilakukan, maka tragedi Ramadhan tahun ini dinilainya akan menjadi lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia.
"Inilah saatnya keadilan dan kebenaran ditegakkan. Kalau tidak, Allah Yang Maha Adil akan menegakkannya. Kalau tidak di dunia ini, maka pasti di akhirat nanti," tegas Din Syamsuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika