REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2018. Penyerahan opini WTP ke 8 kali ini diserahkan Kepala Perwakilan BPK Jabar Arman Syifa pada Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi dalam rapat paripurna di DPRD Jabar, Bandung, Selasa (28/5).

Penyerahan opini WTP ini melengkapi 14 daerah yang hasil pemeriksaan laporan keuangan BPKnya rampung. “Sisanya menyusul siang ini, ada dua yang baru (WTP) Subang dan Kota Bandung,” ujar Arman Syifa.

Menurut Arman, opini WTP diberikan pada daerah yang serius memperbaiki catatan atas laporan keuangan yang diberikan pihaknya. “Jadi, 14 yang sudah semuanya WTP,” katanya.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan opini WTP ini merupakan buah dari kerja keras seluruh stakeholder di Pemprov Jabar. Uu mengatakan, WTP merupakan potret pengelolaan keuangan yang bagus dari pemerintah daerah.

“Karena ini catatannya bagus jadi ini sesuatu yang mengembirakan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika