REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Banten tidak menanggapi adanya ajakan pihak tertentu untuk melakukan people power pascapencoblosan pemilu 2019 ke Jakarta pada 22 Mei 2019. BEM se-Banten curiga aksi itu akan ditunggangi oleh kelompok lain.
"Kami sudah mendeklarasikan menolak ajakan tersebut karena diduga ditunggangi oleh organisasi lain," kata Sekretaris Jenderal BEM se-Banten, Ade Kurniawan di Tangerang, Ahad (19/5).
Ade mengatakan berupaya untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan yang sempat retak akibat perbedaan pada pemilu 2019. Untuk itu, katanya, upaya people power dianggap tidak mendidik karena ada pihak yang ingin menggulingkan pemerintah yang sah sesuai undang-undang.
Namun, Ade berusaha untuk membendung isu-isu yang muncul yang dapat memecah persatuan terutama pada rencana 22 Mei. BEM se-Banten melakukan dialog dengan pihak Polresta Tangerang, aparat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang dengan tujuan menolak people power.
Sedangkan dialog tersebut dihadiri Kepala Kesbangpol Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat dan Kasat Intel Polresta Tangerang, Kompol Agus Hermanto mewakili Kapolreta, Kombes Pol Sabilul Alif. Menurut dia, mahasiswa berperan besar dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa bahkan sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan bangsa.
Demikian pula mahasiswa harus berperan secara aktif untuk menjaga kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia menambahkan mahasiswa Banten berperan dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa karena melihat isu yang mengerikan di media sosial.
Namun, BEM se-Banten berupaya menangkal isu mengerikan itu dengan tidak mengikuti ajakan melakukan people power dengan cara mengerahkan massa ke Jakarta. "Ini tidak mungkin kami lakukan karena menjaga keutuhan bangsa lebih baik dari pada merusak atau memecah persatuan," katanya.
Padahal sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang, menolak seruan pihak tertentu untuk melakukan gerakan massa people power karena dianggap tidak percaya dengan hasil pemilu 2019. Ketua MUI Kabupaten Tangerang KH Ues Nawawi Gofar mengatakan gerakan itu bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa, untuk itu dengan tegas disampaikan penolakan.
Ues menyatakan akan mendukung secara penuh tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terkait keputusan resmi hasil pemilu, katanya, maka masyarakat harus mendukung dan akan menerima apa pun hasilnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
