REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Masyarakat diimbau cerdas menyikapi hasil Pemilihan Umum 2019. Apapun hasilnya, proses pemilihan legislatif dan presiden itu merupakan keputusan lembaga negara yang sah karena dihasilkan melalui peraturan perundang-undangan.
"Soal kalah atau menang harus diterima dengan sikap lapang dada dan ikhlas. Masyarakat Banten harus bisa menghargai kesepakatan- kesepakatan dan menghargai segala macam aturan yang sudah ada," kata Ketua Umum Perhimpunan Urang Banten Taufiequrachman Ruki dalam keterangannya pada Ahad (19/5).
Masyarakat diimbaunya tidak terprovokasi oleh isu-isu negatif. Segala informasi yang diterima harus diverifikasi agar jelas asal-usul dan keotentikannya. Jika info yang beredar adalah dusta maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang merugikan khalayak. Info semacam itu jangan disebarluaskan lagi.
Pemilu harus dimaknai sebagai proses kelanjutan kepemimpinan dan demokratisasi yang sudah dibangun sejak bangsa ini berdiri. Jangan sampai hasilnya disikapi dengan tindakan inkonstitusional yang merusak masa depan dan keberlangsungan negara ini.
"Biarkan mekanisme yang ada berjalan. Nanti aparatur negara akan mengambil keputusan. Kalau hasilnya tidak memuaskan, maka silakan menempuh langkah hukum. Lupakan 01 ataupun 02. Mari kita menyerukan 03 (sila ketiga Pancasila) yaitu persatuan Indonesia," katanya.
Para tokoh masyarakat harus berandil untuk menenangkan situasi. Segala informasi dan provokasi yang mengarah pada pelanggaran hukum dan penodaan terhadap demokrasi harus diredam.
“Masyarakat di seluruh Indonesia pasti memiliki cara menyikapi hasil pesta demokrasi ini. Kami yang di Banten mengajak, mari menjaga nama baik Kasepuhan Banten dengan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum," ujarnya.
Mendukung pembangunan
CEO dan Founder Gaido Group M. Hasan Gaido berpose saat sesi foto bersama Republika di Jakarta, Jumat (12/4).
Bendahara Perhimpunan Urang Banten Muhammad Hasan optimistis masyarakat Indonesia memiliki kearifan untuk menyikapi situasi pascapemilu. Tradisi santun yang diajarkan dan diwarisi ulama dahulu menjadi acuannya.
Musyawarah yang didasarkan pada argumentasi, analisis, dan bukti terverifikasi menjadi tradisi yang dibangun sejak lama. Semua itu adalah rujukan mereka menyikapi segala hal dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Arahnya adalah masa depan bangsa ini yang penuh dengan tantangan.
"Sudah saatnya kita menyiapkan strategi Indonesia sebagai poros ekonomi syariah dunia. Negara-negara besar di sana melihat kita sebagai peluang, future, optimisme. Karena itu kita harus segera menyudahi segala perbedaan pendapat dan persoalan internal bangsa. Kemudian menangkap peluang ekonomi syariah dengan cermat," kata pria yang menjabat Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) bidang Timur Tengah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
