REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. THR diberikan kepada pekerja yang telahh mempunyai masa kerja minimal satu bulan.

Siaran pers Kemnaker yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/5), menyebutkan bahwa surat tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut tertulis THR diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

Tunjangan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Surat edaran tersebut juga membahas jumlah THR yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Jika pekerja/buruh telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, akan diberikan sebesar satu bulan upah. Untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja antara satu sampai dengan 12 bulan maka diberikan secara proporsional dengan perhitungan lama masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali satu bulan upah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menegaskan, pemerintah akan membayarkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, secara tepat waktu. THR rencananya dibagikan  pada tanggal 24 Mei 2019.

“Menggarisbawahi apa yang menjadi kebijakan Pemerintah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 tahun ini, sudah ada ketentuan yang telah diterbitkan, baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 maupun Peraturan Pemerintah  Nomor 36 Tahun 2019  bahwa THR akan dibayarkan tepat pada waktunya. Seperti apa yang diharapkan Pak Presiden, pada tanggal 24 Mei 2019, sebelum Hari Raya Idul Fitri semua akan dapat direalisasikan,” kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, beberapa waktu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika