REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan setelah melakukan survei usai pemberlakuan tarif ojek online (ojol) yang baru, 60 persen responden rela naiknya biaya jasa. Terkait hal tersebut, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai masih banyak masyarakat yang keberatan tarif ojek daring naik. 

"Artinya masih 40 persen responden yang masih keberatan. Itu artinya masih signifikan," kata Tulus kepada Republika.co.id, Jumat (17/5). 

Terlebih, Tulus menegaskan YLKI masih menerima sejumlah aduan terkait operasional ojek daring. Aduan tersebut beberapa di antaranya mulai dari pengemudi ojek daring yang masih melawan arus, memotong jalan seenaknya, melewati trotoar, hingga melanggar rambu lalu lintas. 

"Ojek online juga pantaunya sering kali tidak bergerak padahal sudah connect dengan aplikasi milik konsumen. Entah sistemnya yang kadang error atau dimainkan pengemudi," jelas Tulus.

Meskipun begitu, Tulus mengakui kenaikkan tarif ojek daring dapat menjadi tantangan pengelola angkutan umum untuk meningkatkan pelayannnya. Sebab, kata dia, sebagian pengguna ojek daring mulai berpindah kepada angkutan umum khususnya untuk jarak pendek.

Kemenhub saat ini sudah melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui respons dari penerapan aturan ojek daring. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan masyarakat memberikan respons cukup positif.

"Memang malau misalkan dari 100 responden, 60 orang atau 60 persen diantaranya rela tarif yang sekarang (mengalami kenaikan) walaupun ada penambahan nilainya," kata Budi, Kamis (16/5).

Selain itu, hasil positif juga didapatkan dari para pengemudi ojek daring semenjak aturan baru terkait tarif diberlakukan. Dari sisi pengemudi, kata Budi, rata-rata mendapatkan kepuasan karena hasil pendapatan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika