REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik tim terpadu (Timdu) tingkat nasional dalam penanganan konflik sosial tahun 2019. Penghargaan ini diperoleh Provinsi Jatim atas keberhasilannya yang mampu menjaga stabilitas dan kondusifitas pascapilkada serentak 2019.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Penyerahan dilakukan pada acara Rakornas Timdu Penanganan Konflik Sosial dalam Rangka Merekatkan Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak 2019, di Hotel Grand Paragon, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Kamis (16/5).
Khofifah menyampaikan, penghargaan ini juga bentuk keberhasilan Timdu penanganan konflik sosial di Jatim. Timdu tersebut yaitu Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kabinda, tokoh ulama, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Penghargaan ini juga diakuinya sebagai wujud keberhasilan strong partnership dan harmonious partnership yang telah dibangun.
“Saya rasa ini adalah wujud keberseiringan antara doa para ulama dan kerja keras dari semua, terutama Forkopimda dan elemen strategis masyarakat yang bisa mengantarkan Jatim memperoleh penghargaan ini,” kata Khofifah.
Khofifah menjelaskan, terkait Pilkada Serentak 2019 di Jatim, proses penghitungannya telah selesai sejak dua hari lalu. Karenanya, seluruh hasil penghitungan baik untuk DPD tingkat I dan II, provinsi, DPR RI, hingga pilpres telah diketahui hasilnya.
“Proses penghitungan hasil Pilkada Serentak di Jatim juga telah disampaikan di KPU Pusat. Dalam menyikapinya saya percaya masyarakat Jatim bisa menghargai dan menerima hasil proses demokrasi yang sudah berjalan,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan, dalam penanganan konflik sosial di Jatim berbagai upaya telah dilakukan. Selain itu, sinergitas dan kolaborasi dengan Forkopimda terus diperkuat. Dicontohkannya, jelang Pilkada serentak lalu, pihaknya bersama Kapolda Jatim, dan Pangdam V Brawijaya aktif melakukan dialog interaktif di beberapa media, tentang kesiapan pelaksanaan Pilkada.
Selain itu, saat pelaksanaan May Day pada awal Mei lalu melakukan komunikasi yang sangat intensif dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Komunikasi juga dukungan penuh dari Kapolda Jatim.
“Kami membuat kopilaborasi sehingga sambil ngopi bareng kita berkolaborasi apa saja sebenarnya yang buruh inginkan. Sehingga pada 1 Mei kami bisa berorasi dengan sangat bersahabat. Tidak semua tuntutan buruh terpenuhi, akan tetapi akan ditindaklanjuti melalui tim yang telah dibentuk," kata dia.
Khofifah menambahkan, dalam penanganan konflik sosial, tidak hanya bisa dilakukan dengan berdasar SOP dari tiap lembaga. Akan tetapi, action dengan ikut turun ke lapangan diperlukan, sehingga akan terciptamutual understanding. Lewat mutual understanding, ketika terjadi dinamika atas sesuatu, akan memunculkan respect dan kepercayaan.
Menko Polhukam Wiranto mengajak mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah untuk ikut merawat persatuan dan kesatuan bangsa, agar tidak terjadi konflik sosial.
Menurutnya, konflik sosial harus diinisiasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas nasional, khususnya pasca-Pemilu 2019. "Rapat hari ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah, semua kementrian dan lembaga, TNI dan pemerintah daerah. Ini merupakan bentuk sinergitas atas hal-hal negatif yang berujung konflik sosial,” ujarnya.
Selain itu, Polri dan TNI telah menunjukkan itikad yang luar biasa dengan bersatu padu dalam melakukan pengamanan secara maksimal. Pihaknya juga sangat berharap semua pihak dapat menerima hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada 22 Mei nanti dengan legowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
