REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau semua pihak mencegah konflik sosial dan menjaga persatuan pasca-Pemilu 2019. Konflik sosial, menurut dia, harus dapat dihindari karena apa pun alasannya merugikan kepentingan bangsa Indonesia yang sedang membangun.
"Konflik sosial bisa memperlambat pembangunan kita, atau bahkan membuat pecah negeri ini," kata Wiranto usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Jakarta, Kamis (16/5).
Wiranto tidak menampik pelaksanaan Pemilu 2019 yang kompleks dan rumit ini memicu beberapa kemungkinan konflik. Walaupun secara garis besar pelaksanaan pemilu serentak pada 17 April lalu berlangsung lancar dan damai.
"Misalnya dibayang-bayangi konflik sosial, seperti people's power dan tidak ingin memproses secara konstitusi, membangun opini publik dan menimbulkan keresahan," terangnya.
Keberhasilan Pemilu 2019, kata Wiranto, merupakan hasil yang seimbang dan paralel dengan bagaimana hukum dapat ditegakkan dan ditaati. Undang-undang, kata Wiranto, sudah mengatur bahwa penyelesaian masalah pemilu ditempuh melalui jalur hukum dengan lembaga yang sudah ditunjuk.
Maka dari itu, dia berharap seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat dapat menjaga sinergi dalam merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pasca-Pemilu 2019.
"Negeri ini bisa eksis selama 74 tahun karena persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Jangan sampai karena perbedaan dalam pemilu ini, persatuan dan kesatuan kita terusik," tutupnya.
Sementara itu, Kemenko Polhukkam bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 membahas Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa pasca-Pemilu 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
