REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera terbentuk. Anggota Komisi III (Hukum, HAM dan Kemanan) DPR RI Taufiqulhadi menyatakan, meski pihaknya belum mengantongi nama-nama pansel, namun Pansel itu diharapkan memiki wawasan luas.

"Kita berharap pansel tersebut juga adalah mereka yang memiliki horison yang luas berkaitan dengan tokoh-tokoh dalam masyarakat dan kemudian memiliki jaringan yang kuat," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/5).

Dengan rekam jejak yang jelas, ia menambahkan, peran masyarakat memantau calon pimpinan lembaga antirasuah dapat maksimal.

Menurut Taufiqulhadi, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan pekan ini atau paling lambat pekan depan, pansel KPK harus sudah ditandatangani. Unsurnya terdiri dari pemerintah, organisasi non pemerintahan, kepolisian dan unsur-unsur lainnya.

Untuk calon Pimpinan KPK, Taufiqulhadi pun berharap posisi itu diisi tokoh-tokoh dengan rekam jejak, kapabilitas dan kredibiltas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasalnya, pimpinan KPK menurut Taufiqulhadi akan memimpin sebuah lembaga yang nyaris tidak ada supervisi pihak luar dan dari penyeimbangnya. KPK tidak memiliki cek and balance.

"Mereka di dalam saling cek sendiri dan kemudian seperti yang kita lihat sekarang saling tabrakan sendiri antara pimpinannya dengan penyidiknya. Itu karena tidak ada supervisi, jadi ke depan itu adalah agar mampu mengendalikan KPK," ujar dia menambahkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan sejumlah nama anggota Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat ini. Jokowi mengungkapkan nama-nama tersebut akan disampaikan paling lambat lusa.

"Nanti kalau sudah diumumkan silakan dibaca. Sehari dua hari inilah kita umumkan," kata Jokowi usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso), Rabu (15/5).

Ikuti Whatsapp Channel Republika