REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak negara-negara di dunia menekankan pentingnya pelibatan kaum muda untuk menangkal ideologi radikal dan terorisme. Sebab, menurut JK, terorisme terus berkembang dan kelompok teroris menggunakan teknologi media baru untuk menyebarkan pemikiran mereka.
Karena itu, JK menerangkan, anak muda yang mendominasi internet menjadi lebih rentan terhadap radikalisasi dan ekstremisme kekerasan. "Di Indonesia, 63 dari 150 juta pengguna internet adalah kaum muda. Kita harus memberdayakan remaja kita untuk melawan tren ini," ujar JK saat berbicara dalam forum Christchurch Call to Action di Elysee Palace, Paris, Rabu, (15/5).
Dalam forum yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern itu, JK juga menyebut serangan teror yang terjadi di Christchurch, Selandia Baru beberapa waktu lalu mencerminkan kebangkitan Islamofobia dan Xenophobia sebagai ancaman global. Karenanya, ia kembali menekankan pentingnya membangun ketahanan dan solidaritas dari berbagai latar belakang untuk melawan ideologi radikal.
Salah satunya, mempromosikan dialog antaragama untuk memperkuat nilai toleransi dalam masyarakat. "Juga dengan menyuntikkan budaya damai sejak usia paling awal, baik itu di keluarga, sekolah, komunitas, dan sebagai bangsa," kata JK.
JK menerangkan, untuk pelibatan kaum muda, Indonesai sejak 2015 Indonesia telah menyelenggarakan program Duta Pemuda untuk Perdamaian atau Youth Ambassadors for Peace. Ia menilai penting untuk melibatkan kaum muda dalam menyebarkan pesan-pesan damai untuk melawan ide-ide penuh kebencian dan ekstrem menggunakan internet.
"Karena semakin mudah diakses, internet telah dipilih oleh para teroris sebagai platform paling favorit dalam menyebarkan konsepsi mereka yang salah" ujar JK.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah lebih dari 780 Duta Pemuda Indonesia untuk Perdamaian. Rencananya, JK mengatakan, Indonesia akan memperluas program dengan membawa lebih dari 100 pemuda dari negara-negara Asia Tenggara
Ia menilai, pendekatan ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi medan pertempuran terbaru, baik dalam melakukan maupun memerangi terorisme. "Ada bukti jelas bahwa pengembangan teknologi adalah pedang informasi bermata dua. Anda dapat mengalir dengan bebas dengan satu klik. Meningkatkan tata kelola internet adalah unsur untuk mengatasi tantangan ini. Ini adalah tanggung jawab utama pemerintah," ujar JK.
Selain menyoroti terkait paparan radikalisme melalui internet, JK menilai perlunya peraturan dan penegakan hukum dengan pelibatan peran swasta dalam implementasinya. Wapres juga menyerukan mendorong Kemitraan Publik dan Swasta, melalui berbagai inovasi, seperti penerapan code of conduct, serta mendorong pengawasan, pengaturan dan patroli siber secara mandiri.
"Seluruh industri teknologi informasi memikul tanggung jawab bersama dalam membuat dunia internet lebih aman dan sehat untuk semua," ujar JK.
Dalam pertemuan membahas persoalan terorisme di Istana Elsyee, hadir 16 perwakilan yang memberikan sambutan, mulai dari perwakilan pemerintah maupun perusahaan teknologi. Sementara, JK memberikan sambutan pada urutan kelima setelah sambutan pendiri Wikipedia Foundation.
Turut mendampingi wapres dalam pertemuan diantaranya Menteri Komunikasi Rudiantara, yang telah lebih dahulu berada di Paris, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Kuasa Usaha ad interim (KUAI) Paris Agung Kurniadi, serta Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdanyngtyas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika