REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ingin bergerak cepat merealisasikan misi-misi dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang telah diluncurkan pada Selasa (14/5). Salah satu misi yang akan dilakukan pada tahun ini adalah penguatan halal value chain atau rantai nilai halal.
Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliansar mengatakan, KNKS akan memetakan potensi halal daerah sebagai langkah pertama penguatan rantai nilai halal. Menurut dia, sudah banyak kepala daerah yang menyatakan ketertarikannya pada pengembangan ekonomi syariah.
"Kita akan ada pemetaan potensi daerah, ini terkait pengembangan halal value chain. Tahun ini kita lakukan," kata Afdhal kepada Republika, Rabu (15/5).
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Tasikmalaya tertarik mengembangkan industri fashion Muslim. Kemudian, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat ingin memajukan pariwisata halal. Pemerintah daerah lainnya, yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo, berkomitmen mengembangkan sektor keuangan dan perdagangan syariah.
Komitmen tersebut disampaikan para kepala daerah kepada KNKS di sela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2019 di Jakarta, pekan lalu.
"Masih banyak lagi daerah lainnya yang menyatakan ingin mengembangkan ekonomi syariah, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota," ujar Afdhal.
Ada lima program utama dalam MEKSI 2019-2024 terkait penguatan rantai nilai halal. Kelima program itu adalah pembentukan pusat halal di daerah, sertifikasi halal, kampanye gaya hidup halal, insentif investasi bagi industri rantai nilai halal, dan melakukan kerja sama internasional dengan membangun pusat halal internasional.
Afdhal mengatakan, KNKS akan merancang cara untuk mengumpulkan data potensi di setiap daerah. Dengan demikian, penguatan rantai nilai halal akan disesuaikan dengan keunggulan masing-masing daerah.
"Ada wilayah yang lebih berkembang dari sektor fashion, perdagangan, dan wisata. Itu yang perlu kita petakan," kata dia. Dia berharap, pemetaan potensi halal di daerah rampung tahun depan.
Ia menambahkan, ada banyak persiapan lainnya yang harus dilakukan untuk menguatkan rantai nilai halal. Dua di antaranya pembangunan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Afdhal menilai, kesiapan penduduk juga sangat diperhatikan karena masih banyak yang belum mengerti ekonomi syariah.
KNKS akan melakukan sosialisasi dan edukasi sebagai bentuk kehati-hatian. Menurut dia, hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana respons masyarakat di daerah terkait pengembangan industri halal.
"Kita akan sesuaikan dengan kondisi di sana karena kami tidak ingin mendorong sesuatu yang pada akhirnya tidak dipakai. Kita sangat hindari itu," katanya.
Berdasarkan dokumen MEKSI 2019-2024, penguatan rantai nilai halal merupakan salah satu strategi untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Di dalamnya terdapat sejumlah industri yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang terbagi menjadi beberapa klaster, yaitu makanan dan minuman halal, fashion Muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, serta energi terbarukan.
Indonesia mesti menguatkan sektor tersebut mengingat besarnya pangsa pasar global. Sebab, konsumen Muslim global terus menjadi kelompok yang tumbuh paling cepat di dunia. Perbandingannya adalah satu dari empat orang di seluruh dunia adalah seorang Muslim.
Pada 2050, total penduduk bumi yang memeluk Islam diprediksi menjadi 2,8 miliar jiwa atau sekitar sepertiga penduduk dunia. Mayoritas mereka berasal dari kawasan Asia Pasifik.
Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report 2018-2019, total pengeluaran belanja masyarakat Muslim dunia pada 2017 di berbagai sektor halal mencapai 2,1 triliun dolar AS. Jumlah itu diperkirakan terus tumbuh hingga 3 triliun dolar AS pada 2023.
Namun, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan 85 persen dari jumlah populasi serta menyumbang 11 persen dari total Muslim di seluruh dunia, hanya dapat bertengger di peringkat 10 sebagai negara produsen produk halal dunia.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan, pemerintah akan memperbaiki struktur ekonomi syariah Indonesia yang saat ini mencapai 20 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Kita ingin strukturnya beda, perbanyak investasi juga produksi," kata dia.
Bambang mengatakan, Indonesia saat ini unggul dalam konsumsi, tapi tingkat produksi masih rendah. Dengan meningkatnya investasi, kata dia, akan makin besar peluang untuk menggenjot produksi. "Orientasi pemerintah akan bergeser menjadi ekspor," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika