REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, DPR merespons permintaan sejumlah pihak untuk mewacanakan pembentukan tim pencari fakta (TPF) untuk mengusut meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Kemarin sudah dibahas. Mereka menyerahkan kepada pemerintah untuk membentuk tim," kata Bambang Soesatyo di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (15/5).
Bamsoet menyatakan, pembentukan tim apapun terkait Pemilu akan bergantung pada pertemuan pemerintah dengan Komisi di DPR yang membidangi, maupun dengan penyelengara Pemilu, KPU dan Bawaslu. Ia menekankan, yang terpenting adalah mengungkap kematian para petugas.
Sejauh ini, Bamsoet mengklaim, belum ada komplain secara masif dari pihak keluarga korban. "Tidak ada keluarga yang komplain secara masif. Bahkan keluarga juga tidak ingin diautopsi karena menurut mereka kematiannya wajar karena ada riwayat kesehatan yang diderita," kata Bamsoet.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Poltik dan Keamanan Fadli Zon mendesak pembentukan tim pencari fakta (TPF) untuk mengusut meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Tim pencari fakta dinilai perlu untuk mengungkap secara rinci fenomena meninggalnya ratusan petugas KPPS.
"Perlu ada semacam tim pencari fakta atau tim gabungan pencari fakta, karena ini kan nyawa manusia yang sangat serius, satu orang saja harus diinvestigasi apalagi sampai 600-an," kata Fadli Zon di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/5).
Fadli mendorong pembentukan TPF lantaran adanya berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Fakta yang diungkap melalui TPF diyakini Fadli bisa menjawab pertanyaan dan spekulasi yang muncul di masyarakat.
Jadi apa yang sebenarnya terjadi harus di investigasi. Mungkin kelelahan mungkin keracunan atau ada hal lain, kan spekulasinya sampai hal yang gaib sampai kena santet dan sebagainya, jadi ini realitas perbincangan di tengah masyarakat tidak bisa dianggap enteng," kata dia.
Fadli pun menyatakan akan menyampaikan pada anggota agar TPF dapat dibentuk. Format TPF ini, kata Fadli bisa berupa panitia kerja (panja) maupun panitia khusus (pansus). Politikus Gerindra ini juga menuntut respons pemerintah dalam mengungkap penyebab meninggalnya ratusan anggota KPPS ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika