REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno membuka forum bertajuk Mengungkapkan Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019. Dalam sambutannya, Sandiaga menjabarkan sejumlah keprihatinan terkait pelaksanaan Pemilu 2019.
"Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, semakin nyata kiranya pemilu 2019 yang sedang kita jalani ini menorehkan sejumlah catatan yang cukup memprihatinkan," kata Sandiaga di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Pertama, Sandiaga menyayangkan banyaknya petugas KPPS yang meninggal. Hal itu menyebabkan banyaknya keluarga yang harus kehilangan orang tua dan sanak keluarga.
"Lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu wafat, lebih dari 3000 orang lainnya dirawat. Kita berdoa supaya yang wafat khusnul khotimah, memperoleh status mati syahid karena gugur saat menjalankan tugas kenegaraan," ujarnya.
Kemudian, eks wakil gubernur DKI Jakarta itu juga mencium politik uang yang sangat tajam. Sandi menambahkan, hal itu dibuktikan ditangkapnya satu orang penting di tim kampanye nasional pasangan calon 01 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini adalah puncak gunung es politik uang yang kelak mencederai demokrasi kita, betul?," tanya Sandiaga ke pendukungnya yang hadir.
Selain itu, Sandiaga juga menyoroti soal adanya perlakuan yang tidak adil selama melaksanakan kegiatan kampanye. Tidak jarang, imbuhnya, Prabowo-Sandiaga kerap kesulitan mendapat perizinan. Belum lagi persoalan DPT yang bermasalah dan kotak suara berbahan kardus yang rawan dirusak.
"Kekurangan logistik, hingga pengusiran dan intimidasi saksi-saksi dari pasangan 02 di daerah tersebut, ini semua menyebabkan perolehan suara kami di daerah tertentu itu 0 (nol)," tuturnya.
Terakhir, Sandiaga menyayangkan lumpuhnya instrumen kontrol demokrasi seperti keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), dan intimidasi terhadap jurnalis yang memberitakan kecurangan. Sandiaga juga menduga adanya upaya sistematis yang melemahkan suara oposisi.
"ini adalah tindakan vulgar yang memberangus demokrasi dan kedaulatan rakyat," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika