REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon menantang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka data investigasi penyebab meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Pembukaan data dinilai perlu untuk meluruskan spekulasi yang beredar di masyarakat.
"Saya belum pernah mendapatkan laporan dari Kemenkes dan di mana dia melakukan investigasi itu. Jangan hanya ngomong doang mana bukti-buktinya," kata Fadli Zon di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/5).
Pernyataan Fadli merespons investigasi yang dilakukan Kemenkes terkait penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS itu. Menurut Fadli, baiknya penyebab meninggalnya ratusan petugas diusut kasus per kasus.Dalam investigasinya, Kemenkes menyebutkan sejumlah penyakit penyebab meninggalnya petugas KPPS.
Namun, Fadli menilai investigasi Kemenkes belum membeberkan secara keseluruhan. "Kalau misalnya Kemenkes bisa membeberkan 2/3 saja dari 600 orang yang meninggal ini ya, saya kira itu akan bisa masuk akal. Jadi dari Kemenkes itu dibuka dong, sakit apa keluarganya apa jadi kita bisa tahu apa yang sesungguhnya terjadi," kata Politikus Gerindra.
Maka itu, Fadli pun mendesak pembentukan tim pencari fakta (TPF) khusus untuk menginvestigasi sebab meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Pembentukan itu dinilai diperlukan untuk meluruskan klarifikasi di masyarakat.
"Karena ini kan nyawa manusia yang sangat serius satu orang saja harus diinvestigasi apalagi sampai 600," kata Fadli Zon.
Fadli Zon menemui sejumlah perwakilan masyarakat yang mengaku tak berasal dari organisasi manapun, untuk mendorong DPR melakukan tindakan terkait meninggalnya ratusan petugas KPPS, di kantornya, Selasa (14/5). Fadli pun berjanji akan meneruskan masukan mereka ke Komisi di DPR untuk mendorong pembentukan TPF.
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Tri Hesty Widyastoeti mengatakan Kemenkes sudah mulai mendata dan memeriksa petugas pemilu yang wafat sejak Senin lalu.
Meski demikian, ia belum bisa memastikan penyebab meninggalnhya per pasien secara rinci. Sebab, datanya perlu pendalaman dan investigasi. Salah satu upaya yang ditempuh Kemenkes yaitu autopsi verbal bagi yang wafat di luar rumah sakit. Sedangkan, audit kematian dilakukan bagi yang wafat di rumah sakit. "Kita masih tunggu laporan sampai saat ini. Laporannya baru dari 17 provinsi. Nanti akan di-update terus," ujarnya.
Kemenkes belum punya target pasti kapan pendataan dan investigasi bakal tuntas. Sebab, petugas kesehatan terkendala luasnya wilayahnya. Bahkan kasus kematian petugas pemilu juga terjadi hingga pelosok Indonesia. "Ada yang tempat-tempat sulit kabupatennya. Terpencil. Banyak belum masuk (laporannya)," kata dia.
Tercatat jumlah seluruh petugas Pemilu 2019 yang meninggal menjadi 583 orang. Terdiri dari 469 petugas KPPS, 92 orang petugas pengawas dan 22 petugas keamanan. Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, selain KPPS yang meninggal, sebanyak 4.602 KPPS jatuh sakit saat bertugas.
"Berdasarkan data hingga pukul 08.00 WIB pagi tadi, ada 469 KPPS wafat dan 4602 KPPS jatuh sakit," ujar Evi kepada wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika