REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Sekretaris Jenderal (Sekjen) parpol Koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandiaga Uno mendatangi kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad (12/5) malam. Para sekjen datang untuk menggelar audiensi dengan pimpinan Bawaslu.
Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan para sekjen partai ini datang untuk minta kejelasan tindaklanjut penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan BPN Prabowo-Sandiaga Uno.
"Kami tadi audiensi. Kemarin kan ada beberapa laporan yang bisa kami tangani dan mereka menanyakan tindak lanjutnya bagaimana, dan kami sampaikan bahwa sedang berproses," ujar Abhan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (12/5) malam.
Abhan mengatakan dua laporan BPN terkait kesalahan entry data ke dalam sistem informasi penghitung suara (situng) dan quick count sudah diproses oleh Bawaslu. Bahkan, Bawaslu sudah mendengarkan keterangan terlapor (KPU) dan pelapor (BPN) serta para saksi termasuk saksi ahli.
"Besok menyampaikan kesimpulan (untuk laporan situng dan quick count). Nanti setelah kesimpulan baru kami agendakan keputusan. Besok kesimpulan tanpa sidang," jelas Abhan.
Sementara terkait laporan BPN terkait kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM), kata Abhan, pihaknya sudah menerima laporan tersebut. Namun, laporan belum lengkap sehingga belum diregistrasi.
"Yang TSM dari BPN juga saya katakan tadi laporannya belum lengkap, masih ada berkas yang mesti dilengkapi secara formil dan materil masih kurang sehingga belum diregister," ungkapnya.
Lebih lanjut, Abhan mengatakan audiensi tersebut tidak mendadak. Pasalnya, para sekjen ini sudah meminta waktu sebelumnya untuk bertemu pimpinan Bawaslu.
"Enggak mendadak aja. Dari kemarin memang mereka menyampaikan mohon waktu untuk audiensi agar meluangkan waktu di sela-sela rekap ini," tutur dia
Semua sekjen koalis Prabowo-Sandi, kata Abhan hadir kecuali sekjen PKS. Mereka antara lain, sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika