REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Tudingan wafatnya ratusan petugas KPPS selama pemilu 2019 akibat diracun menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi. Dedi menilai tudingan tersebut tidak manusiawi bahkan terkesan sangat dipolitisasi.
"Bagaimana mungkin ratusan petugas KPPS ini wafat akibat diracun. Ini sangat tidak masuk akal dan tidak manusiawi," ujar Dedi kepada Republika, Jumat (10/5).
Apalagi, ada pihak yang meminta supaya jasad para petugas penyelenggara pemilu itu harus divisum. "Jelas bikin geleng-geleng kepala. Pihak yang menuding tersebut tak punya perasaan," imbuhnya.
Seharusnya, lanjut Dedi, kita bukan memperdebatkan persoalan penyebab meninggalnya petugas tersebut. Justru yang lebih penting saat ini yaitu bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga petugas KPPS itu.
Ini mengingat banyak di antara para petugas yang wafat tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Ada isteri dan anak-anak yang ditinggalkan dan belum jelas nasib ke depannya. Apalagi, banyak anak-anak petugas KPPS itu yang statusnya masih sekolah.
"Seharusnya jika kita benar-benar berempati pada mereka, bukan mempersalahkan penyebab gugurnya para anggota KPPS ini. Tetapi mari kita perjuangkan hak-hak mereka untuk terus bertahan hidup," ujarnya.
Salah satunya adalah mengenai santunan yang selayaknya mereka terima dari pemerintah. Idealnya, para ahli waris itu mendapatkan santunan minimal Rp 100 juta. Pendidikan anak-anaknya pun sebaiknya dijamin sampai perguruan tinggi.
"Yang tuding menuding ini, apakah mereka sudah ada nyata untuk anak dan isteri para petugas KPPS yang wafat itu? Kalau belum, hentikan menuding yang bukan-bukan. Mari kita bantu keluarga yang ditinggalkan," ujar mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
