REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengimbau KPU dan Bawaslu bertugas profesional, jujur, adil, independen, transparan, dan bertanggung jawab sesuai tahapan pemilu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu tetap terjaga. Imbauan tersebut adalah satu dari tujuh imbauan yang dikeluarkan tujuh pimpinan dan rektor dari tujuh perguruan tinggi di Bogor.
Ketujuh rektor tersebut juga meminta semua pihak tetap menjaga kondusifitas pasca-Pemilu 2019. Mereka menyatakan sikap terhadap berbagai kemungkinan dan kendala yang dialami selama prosesnya masih berlangsung.
Arif Satria mengatakan, pemilu merupakan sistem demokrasi yang harus dilalui untuk mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat dan berkeadilan. Ia berkata, dalam kurun waktu satu pekan setelah proses pemilu selesai, kondisi di Indonesia malah lebih memanas dari seharusnya. Selama masa kampanye hingga kini, kata dia, terjadi banyak hal di berbagai daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas negara dan kehidupan masyarakat.
“Oleh karena itu, kami para rektor perguruan tinggi di Bogor Raya memandang perlu menyampaikan tujuh pesan penting,” ujar Arif di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Kamis (9/5).
Ketujuh rektor dan pimpinan PT yang hadir dalam pembacaan pesan tersebut adalah Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Arif Satria, Rektor Universitas Pakuan, Prof Bibin Rubini, Rektor Universitas Djuanda, Dr Dede Kardaya, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah, Dr Edi Sukardi, Rektor Universitas Ibn Khaldun, Dr Ending Bahrudin, Rektor STEI Tazkia, Dr Murniati Mukhlisin dan Universitas Nusa Bangsa, Dr Yunus Arifien.
Rektor Universitas Pakuan, Prof Bibin Rubini mengatakan, ia dan enam pimpinan perguruan tinggi di Bogor lainnya memandang proses pemilu pada 17 April 2019 berkaitan dengan kondisi negara yang saat ini dinilainya semakin tidak kondusif. “Semua kan sudah diatur dalam UU soal pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu kami sepakat untuk memberikan motivasi yang mengedepankan etika dan moral,” ujarnya.
Tujuh pesan tersebut menurut dia juga sebagai peredam agar Indonesia jangan sampai hancur berantakan dan terpecah belah. Apalagi mengingat pemilu membuat lebih dari 500 petugas meninggal dunia yang dikategorikan peristiwa luar biasa.
Ia pun berharap KPU, Bawaslu dan Kepolisian serta pihak terkait menuntaskan kasus tersebut. Dia menuturkan, pemilu dan semua pelaksanaannya harus berlangsung secara adil, jujur, dan bertanggung jawab sesuai tuntutan masyarakat.
“Kami bertindak secara independen dan tidak ada latar belakang lainnya. Yang penting Negara ini harus kita jaga keselamatannya agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur,” ujar dia seraya menegaskan pembacaan tujuh pesan tersebut tidak ada kaitannya dengan keberadaan Presiden Jokowi di Bogor.
Berikut tujuh imbauan dari tujuh rektor dan pimpinan PT di Bogor yang dibacakan Prof Arif:
1. Kami mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada KPU bertugas dalam menyelesaikan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Kami mengimbau KPU dan Bawaslu untuk bertugas profesional, jujur, adil, independen, transparan, dan bertanggung jawab sesuai tahapan pemilu sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu tetap terjaga.
3. Kami mengajak seluruh elite dan elemen bangsa untuk menjaga kondusivitas sosial dan politik agar tercipta suasana yang damai, harmonis dan sejuk setelah pemilu 2019.
4. Dari hasil Pemilu setelah ditetapkan KPU, bila ada hal yang dianggap sebagai masalah, kami mengajak semua pihak untuk menyelesaikannya melalui mekanisme yang sah dan jalur hukum yang berlaku.
5. Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi oleh sikap para elite yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara baik secara politik maupun sosial.
6. Kami mengajak elite kedua pihak pasangan calon (paslon) beserta seluruh pimpinan partai pendukung untuk menyikapi proses pemilu ini secara arif dan bijaksana agar tercipta suasana yang damai dan harmonis.
7. Kami meyakini bahwa situasi ekonomi masyarakat akan terganggu bila terjadi ketidaktentraman politik dan sosial. Oleh karena itu poin-poin di atas dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah bangsa yang besar ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
