REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI mendukung wacana pembentukan Pansus Pemilu. PAN menilai, Pansus pemilu berfungsi untuk mengevaluasi semua pihak, bagi penyelenggara hingga peserta pemilu.
"Kita membuka diri agar dibentuk pansus. Silahkan saja diusulkan. Jika terbentuk, semoga pansus tersebut bisa bekerja dengan cepat," kata Anggota DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat dikonfirmasi, Kamis (9/5).
Saleh menilai, pembentukan pansus itu sebagai langkah politik untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu yang baru dilaksanakan. Mestinya, kata Saleh, semua pihak pun mendukung wacana pembentukan pansus itu.
Saleh menekankan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pansus itu. Sebab, anggota pansus pastilah berasal dari partai bagi pendukung 01 dan 02. "Di sana, semua bisa dipaparkan secara terbuka apa yang terjadi. Dengan begitu, masyarakat bisa memberikan penilaian secara objektif," ujar Saleh.
Langkah pembentukan pansus, kata Saleh juga bisa menjadi langkah untuk mendinginkan suhu politik. Hasil pemilu yang akan ditetapkan oleh KPU, kata dia, akan semakin terlegitimasi jika pansus juga menilai pemilu sudah berjalan dengan benar.
“Kalau dihitung-hitung, tidak hanya BPN yang bekepentingan terhadap pansus itu. TKN juga memiliki kepentingan. Bagi BPN, pansus penting untuk mengungkap kecurangan yang dinilai terjadi. Sebaliknya bagi TKN, pansus diperlukan untuk membuktikan kalau pemilu sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Saleh menegaskan.
Usulan pembentukan pansus pemilu digulirkan oleh PKS dan Gerindra dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (8/5). Anggota fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Sukartono juga mengaku prihatin dengan pelaksanaan pemilu kali ini yang menyebabkan hilangnya ratusan nyawa. Anggota komisi V DPR tersebut juga menyayangkan adanya berbagai laporan kecurangan yang terjadi pada pemilu kali ini.
"Kami tegaskan kami dari Fraksi Gerindra mendukung adanya pembentukan pansus pemilu ini yang kami mohonkan kepada bapak pimpinan segera dibentuk agar kita bisa dan ini tidak secara terus menerus akhirnya anggota dari penyelenggara pemilu ini mengalami kecelakaan yang seperti saat ini," kata dia.
Usulan itu pun langsung disambut penolakan oleh fraksi pendukung pemerintah. Fraksi yang menolak yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura.
"Saya menolak pembentukan tim pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," kata Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Sekjen Nasdem, Johnny G Plate.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
