REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, fraksi pendukung pemerintah bersrpakat menolak usulan pembentukan pansus pemilu. Fraksi pro-pemerintah lebih memilih mengikuti proses dan tahapan pemilu hingga tuntas.

"Kalau kami fraksi-fraksi di koalisi pemerintahan ada enam akan menolak. Karena kita lihat dan ikuti dulu tahapan pemilu, yaitu sekarang kan rekapitulasi, lalu rekap itu akan berakhir tanggal 22 Mei dan ada penetapan dari KPU," kata Arsul di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (9/5).

Arsul yang juga anggota Komisi III DPR RI mengatakan, pembentukan pansus tidak relevan. Pasalnya, sudah ada tahapan - tahapan untuk memproses dugaan pelanggaran dalam pemilu hingga memprotes hasil rekapitulasi suara, misalnya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apa yang sudah disepakati dalam UU pemilu ya karena UU itu dibuat semua fraksi tidak hanya di koalisi pemerintahan ya itu saja diikuti," kata Arsul menegaskan.

Arsul juga mempertanyakan urgensi pembentukan pansus itu. Menurut dia, pembentukan pansus justru membuat DPR RI disibukkan dengsn hal-hal yang tidak perlu di akhir masa jabatan.

Adapun fraksi yang menolak yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem

PPP, PKB, dan Hanura. Usulan pembentukan Pansus itu dilontarkan oleh PKS dan Gerindra dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (8/5). Usulan itu pun langsung disambut penolakan oleh fraksi pendukung pemerintah.

"Saya menolak pembentukan tim pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," kata Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Sekjen Nasdem, Johnny G Plate.

Ikuti Whatsapp Channel Republika