REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya berkomitmen terus menelusuri dugaan pelanggaran pemilu meski proses rekapitulasi suara yang dilalukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya telah usai. Saat ini ada sembilan kasus yang masih ditelusuri Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Ijang Jamaludin mengatakan, sebanyak dua kasus merupakan temuan Bawaslu terkait indikasi keterlibatan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Sementara, ada tujuh laporan dugaan politik uang.

"Diduga politik uang terdapat di dua partai. Kasus itu terjadi di Kecamatan Tamansari, Tawang, dan Cibeureum," kata dia, Senin (6/5).

Menurut dia, jika dugaan politik uang itu terbukti dan inkrah pada putusan pengadilan, hal itu akan menjadi dasar KPU tidak menetapkan calon bersangkutan. Namun, jika calon yang bersangkutan telah ditetapkan sebelum proses inkrah maka akan diganti calon dari partai itu juga atau pergantian antarwaktu (PAW).

Menurut dia, tujuh kasus dugaan politik uang saat ini sudah dalam tahap klarifikasi oleh Sentra Gakkumdu. Ia mengatakan, proses itu akan berlangsung selama 14 hari untuk menentukan lanjut atau tidaknya penyeledikan pada kasus tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Tasikmalaya Ade Zaenal Muttaqin mengatakan, hasil rapat pleno di tingkat kabupaten/kota akan diserahkan ke KPU provinsi. Setelah itu, rekapitulasi akan dilakukan di tingkat provinsi dan secara berjenjang akan dilakukan di tingkat nasional.

"Apabila secara nasional sudah selesai rekapitulasi, tahapan selanjutnya kita akan rapat pleno lagi untuk penetapan perolehan kursi dari masing-masing parpol dan calon terpilih. Kita akan gelar pleno setelah dipastikan tidak ada sengketa PHPU di MK," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika