REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengusulkan jalan tol di wilayah Jawa Barat digratiskan kalau terjadi antrean mencapai 4 kilometer (km) lebih di pintu tol. Usulan ini, digagas Pemprov Jabar agar arus mudik dan balik tahun 2019 bisa berjalan lancar.
"Hasil Rapim (Rapat pimpinan) tadi, usulan Pak Gubernur dan forum. Kita akan menyampaikan kepada kementerian apakah dimungkinkan jika terjadi antrean di pintu tol, kalau antreannya sudah mencapai 4 hingga 5 km, maka dibebaskan saja. Jadi digratiskan," ujar Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Hery Antasari, di Bandung, Senin (6/5).
Menurut Hery, kebijakan menggratiskan jalan tol tersebut bukan digratiskan sejak awal atau diumumkan sejak awal sehingga semuanya masuk ke tol. Namun, kebijakan tersebut akan diterapkan ketika kendaraan pemudik sudah masuk ke tol dan terjadi antrean 4 km lebih.
"Kalau demikian maka digratis, jadi diskresi yang kita coba usulkan dan sampaikan ke Pak Menteri dalam rapat besok. Ini untuk mempercepat kelancaraan arus mudik," katanya.
Ditempat yang sama, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan meskipun saat ini jalan tol telah menggunakan uang elektronik untuk trasaksinya namun masih saja terjadi kemacetan di pintu tolnya.
"Kita ada analisa walaupun sudah pakai e-tol tetap bikin macet juga. Apakah ada cara nggak usah bayar selama mudik, bayarnya nanti mungkin pascabayar oleh sebuah cara sehingga tidak ada antrean," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Emil mengatakan Pemprov Jawa Barat saat ini telah melakukan koordinasi terkait pelaksaaan arus mudik atau angkutan lebaran tahun 2019. "Alhamdulillah tadi kita merapatkan, meski hari pertama puasa kita sudah membahas mudik. Karena tahun ini kita mengantisipasi potensi masalah seperti di zona Bekasi, kan ada tiga konstruksi sedang bergerak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
