REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Sejumlah tokoh agama bersama jajaran Polres Kota (Polresta) Malang menyerukan salam perdamaian kepada masyarakat pascapemilu. Mereka berharap warga tetap mempertahankan kondusivitas di lingkungan masing-masing.
Kapolres Kota (Kapolresta) Malang AKBP Asfuri mengimbau, agar masyarakat tetap sabar menunggu hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Warga juga harus tetap menjaga tali silaturahim dengan keluarga dan tetangga. Apalagi, saat ini jadwal Pemilu 2019 telah selesai secara aman di Kota Malang.
"Yang dulu beda pilihan agar sekarang kembali normal seperti sebelum pelaksanaan Pemilu sehingga tercipta keamanan, ketentraman dan kenyamanan," kata Asfuri di Mapolresta Malang, Jumat (3/5).
Imbauan serupa juga diungkapkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang, KH Taufik Kusuma. Baginya, Pemilu di Kota Malang telah berjalan tertib, baik, lancar dan kondusif. Oleh karena itu, dia sangat mengapresiasi segala upaya aparat hukum yang telah membantu mencapai suasana tersebut.
Di sisi lain, Taufik juga mengimbau, agar masyarakat segera memperkokoh hubungan ukhuwah islamiah kembali. Tidak hanya dengan sesama Muslim, tapi juga masyarakat beragama lainnya. Kemudian tak lupa juga mempererat tali persaudaraan kepada pemerintah kembali. "Dan semoga Kota Malang tetap menjadi yang paling kondusif," tambah dia
Di kesempatan lain, Ketua Takmir Masjid Almukhlisin, Kaliurang, Kota Malang, Haji Muhammad Yasid mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah sering menyampaikan agar umat tidak melakukan hal yang merugikan umum. Segala perbedaan yang terjadi, sebaiknya diterima dan didiskusikan dengan cermat terlebih dahulu. Tidak perlu menyelesaikan masalah perbedaan itu dengan cara pandang sendiri.
"Segala sesuatu harus bicarakan bersama sehingga akan terselesaikan dengan baik. Khususnya Kota Malang yang terkenal damai dan sudah terkenal dengan ikon 'satu jiwa Arema'. Jadi saya sangat terimakasih kepada masyarakat dan TNI/Polri atas pelaksanaan pemilu dan menjaga keamanan pasca-pemilu," kata dia.
Dia juga berharap, warga mengikuti apa yang telah ditentukan pemerintah. Jika menemukan hal salah, maka sebaiknya bertanya dengan pihak terkait. Warga tidak boleh main hakim sendiri dan memutuskan secara individu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
