REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat mengaku telah menyiapkan 300 hektare lahan di luar Pulau Jawa untuk membangun ibu kota pemerintahan RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebutkan, pemerintah sengaja tidak membocorkan lokasi pasti ibu kota pemerintahan yang baru agar tidak terjadi lonjakan harga tanah oleh spekulan.
"Yang jelas Pak Presiden mengatakan di luar Jawa. Kita sudah ada. Sekarang kenapa enggak dikasih tau lokasinya karena nanti banyak sekali spekulan tanah. Daerah ini tanah negara," jelas Sofyan usai menghadiri rapat terbatas tentang penyelesaian sengketa lahan di Kantor Presiden, Jumat (3/5).
Sofyan menambahkan, lahan seluas 300 hektare di luar Pulau Jawa memang sengaja disiapkan tanpa mengesampingkan pembangunan taman-taman kota. Menurutnya, ibu kota pemerintahan yang baru nantinya akan dilengkapi taman kota yang luas.
Lahan yang dimaksud Sofyan untuk pembangunan ibu kota pemerintahan nantinya berstatus tanah negara. Artinya, bila saat ini lahan tersebut berupa kawasan hutan, maka seluas 300 hektare akan dilepas dan dimanfaatkan sebagai ibu kota pemerintahan. "Jadi tanah negara itu ya misalnya kalau kawasan hutan dilepaskan kawasan hutan jadi bisa dimanfaatkan," katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal bahwa Pulau Kalimantan adalah lokasi paling ideal untuk pemindahan ibu kota pemerintahan yang baru. Hal ini sejalan dengan niat pemerintah memilih ibu kota pemerintah yang menunjukkan Indonesia-sentris, alias keberpihakan pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan yang merata.
"Bisa di Sumatra tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah. Kira kira itulah," kata Jokowi usai berdialog dengan para buruh di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4).
Meski begitu, Jokowi pun membocorkan ada tiga kandidat lokasi yang paling potensial dijadikan ibu kota pemerintahan menggantikan DKI Jakarta. Tanpa mau menyebutkan di mana saja lokasi ketiga kandidat ibu kota baru tersebut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah masih menganalisis daya dukung lingkungan dan memetakan risiko kebencanaan terhadap semua opsi.
"Kemudian nanti pengembangan ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu nanti disampaikan ke saya nanti saya putuskan," kata Presiden.
Rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dari DKI Jakarta ke tempat lain memang mulai dibahas sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Hingga saat ini, rencana tersebut belum terwujud karena perencanaan teknis yang tak kunjung rampung. Jokowi menilai, pemindahan ibu kota pemerintahan merupakan solusi atas sesaknya Pulau Jawa dan pembangunan yang selama ini timpang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
