REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membantah pernyataan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding yang mengungkapkan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Jokowi adalah untuk meminta jatah Wakil Ketua DPR dan Ketua MPR untuk PAN. Eddy pun kembali menegaskan bahwa partainya tetap berkomitmen berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur bersama Partai Gerindra, PKS, Demokrat, dan Berkarya.
"Kembali saya tegaskan bahwa PAN berkomitmen dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur bersama-sama partai pendukung Prabowo - Sandi. Pernyataan TKN yang mengatakan kita minta ini itu jelas tidak benar dan menimbulkan persepsi bahwa PAN akan hengkang dari koalisi" kata Eddy dalam keterangannya.
Eddy menjekaskan saat ini seluruh kader partainya tengah berkonsentrasi untuk mengamankan suara di Dapil masing-masing. Kader PAN juga memastikan suara calon presiden yang kita usung tetap terjaga dan tidak tercecer.
"Kita sudah tidak ada energi lagi untuk mengurusi isu terkait pindah koalisi. Para kader juga tidak terpengaruh dengan isu ini dan percaya bahwa DPP PAN tidak akan pindah koalisi," ungkapnya.
"Saat ini semua kader PAN di seluruh Indonesia tengah fokus mengamankan suara. Tidak hanya itu, kader PAN juga akan mengawal suara Prabowo - Sandi agar tidak hilang di tengah jalan," ujarnya.
Dia pun meminta agar kader PAN di seluruh Indonesia tidak menggubris terkait pemberitaan-pemberitaan terkait PAN yang akan keluar dari koalisi 02. Ia menegaskan, tidak ada yang perlu diragukan dari komitmen PAN di Koalisi Indonesia Adil Makmur.
"Saya imbau kepada kader PAN di seluruh Indonesia agar fokus bekerja di Dapil masing-masing dan tidak mempedulikan isu tersebut. Saya juga minta kepada masyarakat pendukung koalisi Prabowo - Sandi tidak terpengaruh karena kita 1.000 persen tetap ada di Koalisi Indonesia Adil Makmur," tutupnya.
Sebelumnya, Abdul Kadir Karding mengungkapkan salah satu yang dibahas dalam pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu. Karding mengatakan, saat itu PAN meminta agar kursi ketua DPR atau MPR tetap diberikan kepada PAN.
"Dari informasi yang saya peroleh di Istana itu ada permintaan pada Pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR. Itu yang saya dengar informasinya," kata Abdul Kadir Karding di Jakarta, Selasa (30/4).
Hal itu dilontarkan Karding sekaligus menanggapi pernyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang menyebut suara Bara Nasibuan tidak mewakili PAN. BPN mengatakan, jika PAN masih memiliki komitmen terhadap koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menurut Karding, pernyataan Bara Hasibuan merupakan langkah positif yang dapat mendinginkan tensi komunikasi politik antara kedua kubu. Dia mengatakan, Bara berusaha untuk obyektif secara politik dengan membangun komunikasi kepada kubu oposisi dalam situasi politik seperti saat ini.
"Mencairkan itu penting dan misalnya pun PAN seperti itu, nggak ada masalah karena ini wajar dalam politik, boleh dibangun komunikasi-komunikasi," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
