REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat agar tak menggunakan kendaraan motor saat mudik menuju kampung halaman. Menurut dia, selain terdapat fasilitas mudik gratis yang disediakan pemerintah, mudik dengan motor juga membahayakan keselamatan.
Sejauh ini, kata dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menggelar pendaftaran mudik gratis sejak Maret lalu melalui situs mudik gratis Dinas Perhubungan di setiap daerah. Adapun persyaratan mudik gratis dengan layanan kereta api tersebut dilakukan dengan melampirkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan berlaku untuk satu keluarga satu motor.
Terkait mudik gratis, Budi juga mengajak kalangan swasta untuk dapat ikut serta menyelenggarakan fasilitas mudik gratis. “Kami dorong swasta untuk memperbanyak fasilitas mudik gratis bagi masyarakat,” kata Budi saat ditemui di sela acara ‘Gerakan Indonesia Bersih’, di area Car Free Day (CFD) Bunderan HI, Jakarta, Ahad (28/4).
Budi menilai, saat ini terdapat isu krusial mengenai keselamatan yang perlu dijaga dan yang perlu dikoordinasikan oleh setiap elemen. Dia menambahkan, saat ini pemerintah telah melakukan koordinasi dalam hal arus mudik dan pelaporan tentang itu baru akan dilakukan pekan depan.
Dengan infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah dalam kurun empat tahun terakhir ini, dia berharap mudik tahun ini dapat berjalan lancar dan nyaman. Pihaknya optimistis masyarakat akan lebih cerdas dalam memilih jalur-jalur alternatif yang disediakan sehingga tidak hanya mengandalkan satu jalur atau fasilitas tertentu saja.
Berdasarkan prediksi Badan Litbang Perhubungan, jumlah pemudik di tahun 2019 berkisar 18,2 juta orang yang berasal dari Banten, Jabodetabek, dan Bandung Raya. Ketiga wilayah tersebut menjadi bangkitan pemudik terbesar di Indonesia yang paling banyak perantauannya. Dari ketiga wilayah tersebut, terdapat sekitar 4,5 juta rumah tangga.
Dari catatan tersebut, tujuan pemudik yang berasal dari Jabodetabek terbanyak ke Jawa Tengah berjumlah 5,6 juta atau 37,68 persen, Jawa Barat 3,7 juta orang atau 24,89 persen, dan Jawa Timur berkisar 1,7 juta orang atau 11,14 persen. Adapun moda transportasi pilihan terbesar menggunakan mobil pribadi sebesar 4,3 orang atau 28,9 persen, bus ekonomi sebesar 2,4 juta atau 16,1 persen, dan bus eksekutif sebesar 2,1 juta orang atau 23,9 persen.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai, sejumlah rest area di jalan tol tidak akan mencukupi kebutuhan pemudik yang akan singgah. Sebab, jumlah pemudik yang memanfaatkan fasilitas tol cukup besar. Untuk itu menurutnya, hal tersebut harusnya dimanfaatkan bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal.
“Potensi belanja di rest area itu harusnya dimanfaatkan daerah yang dilalui Tol Trans Jawa. Salah satunya, bisa saja menyiapkan fasilitas area istirahat di kota maupun kabupaten tersebut,” kata Djoko.
Dia menambahkan, potensi transaksi pemudik selama Lebaran 2019 dapat mencapai Rp 10,3 triliun untuk dibelanjakan di lokasi mudik. Sedangkan potensi transaksi di urusan transportasi diproyeksi menyentuh angka Rp 6 triliun. Untuk itu dia menilai, pemerintah daerah perlu menciptakan rest area alternatif di wilayah-wilayah yang berpotensi mendapatkan limpahan arus kendaraan mudik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
