REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Sekitar 100 pohon mati yang tersebar di seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Lombok Barat ditebang Dinas Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. "Kami sudah mendeteksi di seluruh ruas jalan. Ada 314 pohon yang mati dan membahayakan pengguna jalan. Sampai kemarin sudah seratus pohon yang sudah dipotong, tinggal empat pohon yang sangat mendesak untuk segera dipotong. Kami pastikan dipotong dalam waktu dekat," ujar Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Pemkab Lombok Barat, Saefullah, di Lombok Barat, Jumat (26/4).
Saefullah menambahkan pihaknya juga mempersilakan permohonan desa yang ingin memanfaatkan pohon-pohon yang mati di ruas jalan di wilayahnya. "Kami mempersilakan. Mereka ingin memanfaatkan kayu untuk pembangunan masjid atau kantor desa," lanjut Saefullah.
Di Lombok Barat, menurut data yang dimiliki Saefullah, sedikitnya 16 ribu pohon yang tumbuh menjadi pohon pelindung seluruh ruas jalan di Lombok Barat. Dari 16 ribu pohon, 1.800 pohon tumbuh miring dan harus dirapikan, sementara 314 pohon mati.
Saefullah menyayangkan minimnya anggaran yang hanya Rp 25 juta untuk merapikan seluruh pohon sepanjang ruas jalan di Lombok Barat.
Selain masalah pohon mati, FLLAJ Lombok Barat juga membahas tindaklanjut aduan masyarakat selama Maret dan April. Ketua Pokja FLLAJ Dayu Sidemen mengatakan ada 27 aduan selama dua bulan terakhir yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial. Aduan selama April didominasi masalah infrastruktur jalan yang rusak akibat tingginya volume hujan. "Kita himpun, kita bahas, dan kita tindak lanjuti semua sesuai dengan tugas fungsi leading sektornya," ujar Sidemen.
Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Lombok Barat, Hambali mengakui hal tersebut. Hambali mengaku sudah melihat langsung kerusakan jalan tersebut. "Kita sudah mengecek langsung ke lokasi, bahkan sudah menyusun berapa kerugiannya. Biaya untuk merehabilitasi jalan tersebut, paling sedikit Rp 500 juta," kata Hambali.
Hambali mengatakan saat ini kesulitan untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk perbaikan jalan tersebut. Hambali mengaku sudah melakukan pengecekan seluruh jalan yang menjadi bahan aduan masyarakat.
"Anggaran perbaikan jalan dari APBD hanya sekira Rp 100 juta yang tidak cukup untuk menangani seluruh keluhan masyarakat," ungkap Hambali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika