REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya para petugas KPPS maupun personel kepolisian pascaPemilu, 17 April lalu. Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, pemerintah sudah sepatutnya memberikan penghargaan kepada para pahlawan Pemilu tersebut.
"(Korban) Harus diberi penghargaan, saya juga ucapkan bela sungkawa dan meminta pemerintah supaya memberikan penghargaan dan santunan," kata Kiai Maruf saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4).
Menurutnya, jatuhnya korban paska Pemilu, membuat pemerintah perlu untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi mengenai Pemilu Serentak. Dia juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendiskusikan hal tersebut.
"Pasti itu (evaluasi), kan yang sekarang dibahas itu bagaimana kalau tetap serentak tapi bertahap, kemarin kan serentak dan sekaligus. Apa ini tetap dipertahankan atau diubah sedikit, tetap serentak tapi diberi jeda, Itu nanti ada evaluasi nanti," katanya.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi juga angkat bicara. Menurut dia, di satu sisi pemilu 2019 patut diapresiasi karena berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Namun, di sisi lain, duka yang ditimbulkannya patut menjadi perenungan bersama.
Maka dari itu, lanjut dia, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu serentak. Misalnya, kaji ulang perlukah pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) digelar dalam hari yang sama.
Dengan mempertimbangkan banyaknya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang gugur akibat kelelahan di berbagai wilayah di Indonesia, maka patut dikaji aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM).
"Hal tersebut tentunya sangat menyedihkan kita semua, untuk itu MUI menyampaikan duka yang sangat mendalam atas wafatnya mereka semuanya, semoga almarhum husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT," kata Zainut Tauhid Sa'adi kepada Republika.co.id, Senin (22/4).
MUI juga, lanjut dia, mendoakan supaya keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima kepergian mereka. Kepada pemerintah, MUI mengimbau agar bisa memberikan perhatian dan imbalan sepantasnya atas jasa dan pengorbanan mereka seluruhnya.
Zainut menyampaikan, MUI kembali mengimbau kepada semua pihak untuk tetap menjaga suasana aman dan kondusif. Pihaknya juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk menjauhi segala bentuk provokasi dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah-belah umat, bangsa dan negara.
"MUI mendorong dan mendukung setiap upaya dan ikhtiar untuk melakukan rekonsiliasi dan ishlah nasional untuk kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, untuk hal tersebut MUI siap menjadi mediator dan fasilitatornya," ujarnya.
Dia mengakui, pascapemilu 2019 tak sepi dari prokontra, terutama dalam hal banyaknya laporan masyarakat. Misalnya, terkait surat suara yang dinilai telah dicoblos secara tidak semestinya. Untuk itu, Zainut meminta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu bersikap amanah.
"Hal ini mengingat banyaknya laporan dari masyarakat bahwa banyak kertas suara yang rusak atau tidak dicoblos oleh pemilih karena banyaknya kertas suara yang mereka diterima," kata dia.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan, sebanyak 54 petugas penyelenggara pemilu (KPPS) meninggal dunia pada saat bertugas dalam Pemilu 2019. Selain itu, ada 32 petugas KPPS yang sakit setelah bertugas.
"Ada sebanyak 86 petugas yang mengalami musibah. Yang meninggal dunia ada 54 orang dan sakit 32 orang," ujar Viryan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (22/4).
Data tersebut, kata dia, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU pada Ahad (21/4) malam. Sementara data terbaru pun masih terus berkembang. "Data terus kami update, sebagian besar penyebab musibah yang dialami petugas karena kelelahan dan kecelakaan. Datanya sangat mungkin masih bertambah karena sekarang masih proses rekap suara di kecamatan sedang berlangsung, KPPS, PPS dan PPK terus merekap suara," jelas Viryan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika