REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berharap calon presiden Prabowo Subianto menjadi seorang pemimpin yang turut mematangkan demokrasi di Indonesia. Luhut berharap Prabowo menghormati apapun keputusan KPU mengenai hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Luhut menilai hal tersebut akan menjadi warisan Prabowo dalam demokrasi Indonesia. ”Saya betul-betul ingin Pak Prabowo legacy-nya diingat di Indonesia sebagai pemimpin yang turut mematangkan demokrasi di Indonesia dan menghormati apapun yang diputuskan oleh KPU dan kita semua menghormati demokrasi kita dan konstitusi kita," ujar Luhut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/4).
Luhut yakin, Prabowo merupakan sosok yang sangat rasional dan seorang pemimpin yang mampu berpikir jernih. Kendati demikian, Luhut berpesan agar orang-orang di sekitar Prabowo tak memberikan informasi yang menyesatkan serta menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU.
"Hanya titip saja orang-orang di sekitarnya jangan memberi informasi-informasi yang tidak benar, saya juga kenal orang-orang di sekitarnya," tambahnya.
Karena itu, Luhut mengimbau para elite dan tokoh politik agar berpikir secara jernih dan tak emosional, serta mampu menahan diri untuk tak berkomentar terhadap hal yang masih belum jelas. Apalagi jika berhubungan dengan data digital yang hasilnya tak bisa membohongi.
"Saya juga menghimbau teman-teman atau tokoh-tokoh elit supaya jernih melihat agar tidak emosional, karena kita tidak bisa bohongi digital itu tidak bisa dibohongi, siapapun dia mengatakan begini begitu at the end orang akan lihat data digital yang tidak bisa dibohongi," kata dia.
Menurutnya, penyelenggaran pemilu 2019 ini dilakukan dengan jujur dan adil. Hal ini dinilainya terbukti dari berbagai ucapan selamat yang disampaikan para pemimpin negara kepada pemerintah.
"Hampir 30 negara lebih mengakui bahwa pilpres, pileg ini dilakukan dengan jurdil, saya ulangi ya dengan jurdil," ucap Luhut.
Sementara itu, Luhut mengaku telah berkomunikasi dengan capres Prabowo Subianto sebagai utusan capres pejawat Joko Widodo (Jokowi) melalui sambungan telepon. Namun, rencana pertemuan dengan Prabowo yang semula diagendakan pada Ahad (21/4) kemarin batal dilakukan karena Prabowo dikabarkan tengah sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika